TANJUNG — Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi saksi perdebatan hangat terkait transparansi Program Revitalisasi Presiden untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, Jumat (17/4/2026). Audiensi ini menghadirkan Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) yang berhadapan langsung dengan Komisi III DPRD, perwakilan Dikbudpora KLU, serta sejumlah kepala sekolah penerima bantuan.
Ketua KBMLU, Abded Aljabiri Adenan, melontarkan kritik tajam mengenai minimnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, sebagai daerah terdampak bencana dan masuk kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), KLU seharusnya memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat.
"Kami mencium adanya ketidakterbukaan. Sangat disayangkan jika pihak dinas mengaku tidak tahu-menahu. Kami juga menyesalkan ketidakhadiran seluruh kepala sekolah penerima bantuan, karena ini menghambat proses transparansi yang kami tuntut," tegas Abded di hadapan pimpinan sidang.
Menanggapi tudingan tersebut, Kabid Dikdas Dikbudpora KLU, Nurman, M.Pd., menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam program ini sangat terbatas. Ia membantah adanya intervensi dinas dalam penentuan sekolah penerima manfaat.
"Penentuan lembaga sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah pusat melalui analisis data Dapodik secara daring. Kami di dinas tidak memiliki peran dalam penunjukan tersebut. Posisi kami hanya menandatangani berita acara serah terima barang setelah program selesai," jelas Nurman.
Ia menambahkan bahwa pada tahun 2025, tercatat sebanyak 45 sekolah di KLU telah tersentuh program revitalisasi ini. Setelah ditunjuk oleh pusat, pihak sekolah biasanya langsung mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta tanpa melalui perantara dinas di daerah.
Kepala Sekolah Keluhkan Efektivitas Program
Audiensi juga mengungkap sisi lain dari pelaksanaan di lapangan. Kepala SMPN 2 Gangga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima dana sebesar Rp267,3 juta khusus untuk pembangunan dua unit toilet. Namun, ia mengaku program ini awalnya cukup membebani karena risiko teknis dan dirasa kurang efektif dibandingkan kebutuhan sekolah lainnya.
Di sisi lain, Kepala SDN 02 Pemenang Barat memaparkan rincian bantuan sebesar Rp145,2 juta untuk pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
"Dana tersebut dibagi dua untuk konstruksi fisik dan pengadaan perabot. Seluruh spesifikasi kebutuhan ditentukan oleh pihak ketiga, namun kami tetap melibatkan warga dusun sekitar sebagai tenaga pembangunan agar ada pemberdayaan lokal," urainya.
Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto, yang memimpin jalannya audiensi berharap agar komunikasi antara mahasiswa, dinas, dan sekolah terus diperbaiki. Meski program ini bersifat penunjukan langsung (top-down) dari pusat, pengawasan di tingkat daerah tetap diperlukan agar anggaran yang turun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa dan guru di Lombok Utara.
Kegiatan yang berlangsung selama hampir dua jam tersebut berakhir dengan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi guna memastikan program strategis nasional ini berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
