Ada saat-saat ketika kerumunan di jalan bukan sekadar kebetulan. Mereka yang turun ke jalan kali ini membawa wajah-wajah yang sudah lama menahan napas; bukan semata soal harga yang naik atau kebijakan yang mengejutkan, melainkan akumulasi kekecewaan yang menumpuk seperti air yang tak lagi tertampung. Ketika rakyat sudah muak, suara mereka menggema bukan karena mereka suka gaduh, tetapi karena segala saluran lain tampak mampet surat tak sampai, aduan tak direspons, janji tak ditepati. Lalu muncullah pertanyaan sederhana namun mengikat: untuk apa ada wakil rakyat di parlemen? Apa gunanya mereka, bila suara rakyat masih harus berteriak di jalan?
Parlemen seharusnya menjadi ruang mendengarkan. Sejarah politik modern menempatkan parlemen sebagai perantara antara rakyat dan kekuasaan eksekutif tempat di mana aspirasi diuji, kepentingan dipertaruhkan, dan kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan beragam suara. Di atas kertas, wakil rakyat duduk di sana untuk memetakan keluh-kesah rakyat menjadi regulasi, pengawasan, dan anggaran. Namun realitas kerap lain. Ketika parlemen menjadi cermin kekuasaan yang lebih condong pada kepentingan partai atau oligarki, fungsi mendengarkan itu pudar. Jadilah wakil rakyat lebih dikenal sebagai pembuat kebijakan yang jauh dari realitas kampung, kantor, atau pabrik tempat konstituen mereka hidup.
Siklus ketidakpuasan bermula dari abangnya yang tak tampak: wakil rakyat yang lupa wajah rakyatnya sendiri. Ada wakil yang hanya muncul saat masa kampanye, membelah jalan-jalan dengan janji manis, lalu menghilang ketika lampu kampung padam atau sekolah membutuhkan renovasi. Ada pula wakil yang rutin hadir, namun apa yang dibawa ke parlemen tidak pernah kembali sebagai perbaikan nyata. Ini bukan sekadar masalah hadir-tak hadir; ini soal relevansi. Relevansi ditempa ketika wakil mampu menjembatani aspirasi konkret menolak anggaran yang korup, mengawal regulasi yang adil, atau memastikan pelaksanaan program tidak tersesat dalam birokrasi. Ketika hal-hal itu absen, wajar bila rakyat memilih cara lain untuk didengar.
Ketika rakyat turun ke jalan, seringkali mereka menuntut lebih dari sekadar pembatalan kebijakan tertentu. Mereka menuntut pertanggungjawaban, perbaikan dan perubahan yang signofikan. Mereka menuntut wakil yang bekerja bukan atas nama kekuasaan, melainkan tanggung jawab. Sayangnya, pertanggungjawaban yang nyata membutuhkan mekanisme yang kuat: transparansi, publikasi rapat, akses ke dokumen anggaran, serta saluran pengaduan yang efektif.
Parlemen yang sehat bukan hanya memperdebatkan undang-undang di gedung marmer; ia membuka pintu, mengundang masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk ikut membedah rancangan kebijakan. Dengan kata lain, wakil rakyat punya tugas ganda: mewakili dan menjelaskan. Mereka harus menjadi jembatan dua arah membawa suara jalanan ke meja parlemen, dan menerjemahkan keputusan parlemen kembali ke masyarakat dengan jujur dan gamblang.
Tentu, memperbaiki citra parlemen bukan tugas satu orang. Sistem politik, budaya birokrasi, dan ekosistem media juga berperan. Namun wakil rakyat memegang posisi unik: mereka dipilih dan oleh karena itu diberi mandat. Ketika mandat itu disalahgunakan misalnya demi keuntungan pribadi atau kelompok publik akan merespons. Dan respons itu sering kali berwajah kerumunan. Jalan menjadi panggung yang brutal tapi efektif: ia memampatkan segala friksi menjadi simbol yang tak bisa diabaikan. Bahasa politik jalanan sederhana dan tegas: "Kami lelah." Di hadapan kesederhanaan itu, retorika parlemen yang rumit kehilangan daya.
Ada pula argumen lain: apakah semua persoalan harus dibawa ke jalan? Tentu tidak, dan banyak wakil rakyat yang bekerja keras, siang malam, melayani konstituen di kantor mereka. Namun suara-suara jalanan memperlihatkan kegagalan kolektif: kegagalan sistem untuk memberikan respons yang cepat, akurat, dan adil. Kita perlu membedakan antara kritik terhadap institusi dan kritik terhadap individu. Menjatuhkan seluruh lembaga karena kegagalan sebagian wakil adalah cara pandang yang berbahaya. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata pada fakta bahwa ketika lembaga kehilangan kepercayaan publik, legitimasi menjadi rapuh. Dan legitimasi adalah nyawa sebuah demokrasi tak terlihat namun menentukan stabilitas jangka panjang.
Jadi, apa yang bisa dilakukan? Pertama, wakil rakyat harus kembali ke akar mandatnya: mendengar dan bertindak. Mendengar tidak cukup jika tidak diikuti tindakan berani misalnya menolak kebijakan yang merugikan rakyat meski berisiko pada posisi politik pribadi. Keberanian legislatif seringkali lebih berharga daripada kecerdikan retorika. Kedua, perlu ada penguatan mekanisme transparansi: publik berhak mengetahui proses pembuatan undang-undang, alokasi anggaran, serta lobi-lobi yang berlangsung di balik layar. Ketiga, pendidikan politik publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi massa yang marah, tetapi menjadi aktor cerdas yang menuntut hak melalui saluran yang benar sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Peran media juga penting. Media yang independen menjadi penjaga yang efektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Namun media harus bertanggung jawab dalam penyajian fakta, tidak sekadar mengejar sensasi. Di era informasi yang cepat, narasi yang menenangkan sekaligus tajam dalam analisis akan membantu meredam polarisasi yang sering memicu amarah jalanan.
Terakhir, masyarakat sendiri memiliki tanggung jawab: untuk tetap menggunakan saluran-saluran demokratis selain demonstrasi. Mengirim surat, menggugat kebijakan lewat jalur hukum, mengorganisir audiensi publik, atau memanfaatkan media sosial untuk kampanye kebijakan adalah cara-cara yang melengkapi aksi di jalan. Jalan adalah bahasa yang kuat ketika semua jalan lain buntu; tapi bila jalan dipakai terus-menerus tanpa membangun saluran formal yang berfungsi, situasi akan terus berulang.
Ketika rakyat berteriak di jalan, itu adalah alarm. Alarm menandakan bahwa ada keberlanjutan sistem yang terganggu. Wakil rakyat yang baik harus mendengar alarm itu, menurunkan ego institusional, dan bekerja untuk memperbaiki sistem yang rusak. Mereka harus menunjukkan bahwa kursi di parlemen bukanlah kursi kehormatan belaka, melainkan kursi tanggung jawab. Bila wakil dapat kembali menjadi perpanjangan tangan masyarakat bukan perpanjangan kepentingan sempit dari partai semata maka suara-suara di jalan akan berkurang, dan politik akan kembali pada fitrahnya: sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan bersama.
Rakyat yang muak tidak menuntut kekerasan; mereka menuntut jawaban, perbaikan dan perubahan. Untuk apa ada wakil rakyat di parlemen? Untuk menjadi jawaban itu tidak dengan janji-janji yang manis, tetapi dengan kerja nyata, transparansi, dan keberanian moral. Jika wakil-rakyat gagal memenuhi tugas itu, maka bukan hanya reputasi mereka yang runtuh, tetapi juga kepercayaan yang lebih besar: kepercayaan pada kemampuan bangsa ini mengatur nasibnya sendiri. Dan di hadapan kepercayaan yang runtuh, jalanan akan selalu menjadi tempat terdepan untuk menuntut kembalinya demokrasi yang sungguh-sungguh.
