MATARAM — Pemerintah Kota Mataram mulai mematangkan kesiapan administrasi dan dukungan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Kota Mataram, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Kota Mataram sekaligus Kasatgas MBG Kota Mataram, Lalu Martawang. Hadir pula dalam kesempatan tersebut perwakilan BGN Pusat, Widyawati, unsur TNI-Polri dari Kodim 1606/Mataram dan Polresta Mataram, serta perwakilan OPD terkait lainnya.
Dalam pemaparannya, perwakilan BGN Pusat, Widyawati, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak keberhasilan program nasional ini. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh rantai pasok pangan berjalan optimal.
"Pemerintah daerah bertugas menjamin ketersediaan bahan pangan yang bermutu dan aman. Poin krusialnya adalah pemberdayaan potensi lokal, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM dan BUM Desa, agar mereka menjadi penyokong utama kebutuhan pangan program ini," jelas Widyawati.
Validasi Data dan Edukasi Masyarakat
Selain aspek ketersediaan pangan, koordinasi ini juga menyoroti pentingnya akurasi data penerima manfaat. Validasi data diperlukan guna mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Program MBG ini tidak hanya fokus pada pemberian asupan nutrisi, tetapi juga mencakup misi edukasi pola hidup sehat dan pengelolaan limbah. "Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat literasi gizi masyarakat serta memastikan pengelolaan limbah organik maupun anorganik dari program ini ditangani dengan baik," tambahnya.
Untuk mempercepat implementasi di lapangan, Pemkot Mataram diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas SPPG, perbaikan akses distribusi pangan, hingga penyiapan tenaga kesehatan pendamping.
Kasatgas MBG Kota Mataram, Lalu Martawang, menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan komitmen jajarannya untuk melakukan koordinasi serta pelaporan berkala kepada pemerintah pusat. Langkah ini diambil guna memastikan integrasi program berjalan selaras antara kebijakan nasional dan kondisi riil di wilayah Kota Mataram.
