LEMBAR – Menjelang perayaan Idul Adha 2026, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melakukan monitoring intensif di Pelabuhan Gilimas, Lombok Barat, Selasa (03/03). Kunjungan kerja ini bertujuan memetakan solusi logistik guna mencegah penumpukan truk pengangkut hewan kurban yang kerap terjadi di pelabuhan-pelabuhan utama wilayah Nusa Tenggara Barat.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, mulai dari Deputi Karantina Hewan, KSOP Lembar, ASDP, Pelindo, hingga Dinas Perhubungan dan Peternakan Provinsi NTB.
Salah satu kendala utama yang teridentifikasi dalam rapat koordinasi tersebut adalah rencana docking (perawatan rutin) kapal KM. Mutiara Sentosa yang dijadwalkan mulai 10 Maret selama satu bulan. Kondisi ini diprediksi akan mengurangi kapasitas angkut ternak dari wilayah NTB menuju Pulau Jawa.
Kepala KSOP Lembar menekankan pentingnya komunikasi kepada para peternak untuk mengatur jadwal pengiriman agar tidak terjadi penumpukan selama masa docking berlangsung. Di sisi lain, pihak PT Pelindo dan ASDP mencatat bahwa tidak semua kapal Roro (Roll-on/Roll-off) dapat digunakan untuk mengangkut ternak karena faktor ventilasi udara yang terbatas pada desain kapal tertutup.
Dilema Moda Angkutan: Kapal Khusus vs Truk Logistik
Deputi Bidang Karantina Hewan menyoroti tren pengiriman ternak yang masih dominan menggunakan truk umum, bukan kapal khusus ternak (Camara Nusantara). Hal ini kerap memicu ketidaknyamanan bagi penumpang umum karena hewan ternak seringkali dimuat bersamaan dalam satu kapal penumpang.
Namun, Kepala Balai Karantina Hewan NTB memberikan perspektif dari sisi peternak. "Banyak peternak dan asosiasi menolak kapal ternak karena risiko cidera atau patah tulang pada sapi saat proses bongkar muat berkali-kali. Mereka lebih memilih sekali naik truk dari lokasi asal langsung menuju titik tujuan seperti Jabodetabek agar kondisi fisik hewan tetap prima saat dijual," jelasnya.
Guna mengurai potensi keruwetan (crowded) di pelabuhan, Asisten Deputi Pangan menyarankan dua langkah konkret:
a. Pembentukan Satgas Kolaborasi: Melibatkan lintas sektor (Perhubungan, Peternakan, Karantina, dan Aparat Keamanan) untuk mempercepat arus informasi dan koordinasi di lapangan.
b. Penyediaan Buffer Area: Menyiapkan lahan penampungan sementara di sekitar pelabuhan untuk truk ternak guna menghindari kemacetan di dalam area operasional dermaga.
Selain itu, diperlukan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Provinsi Bali agar truk ternak dapat diizinkan melintasi jalur Lembar - Padang Bai, mengingat rute ini merupakan jalur paling efektif namun terkendala kebijakan pembatasan angkutan ternak pada kapal penumpang.
Kegiatan monitoring berakhir pada pukul 13.15 WITA dengan kesepakatan bahwa optimalisasi kapal Roro dan percepatan dokumen sertifikat kesehatan dari Karantina menjadi prioritas utama demi menjamin kelancaran distribusi hewan kurban tahun ini.
