Sudah sering kali kita mendengar dan melihat video pejabat yang lagi menyampaikan pernyataan yang bikin geleng-geleng kepala? Atau membaca pernyataan pejabat yang justru bikin gaduh daripada bikin masalahnya selesai? Nah, fenomena ini sih udah jadi makanan sehari-hari rakyat Indonesia sekarang. Kita sering dengar istilah “njeplak” untuk menggambarkan orang yang ngomongnya asal-asalan, nyeleneh, dan nggak mikir konsekuensi. Dan sayangnya, pejabat-pejabat kita sekarang banyak yang udah jadi master dalam seni njeplak ini.
Bayangin saja, rakyat lagi galau sama harga sembako yang naik, ekonomi yang lesu, dan lapangan kerja yang susah dicari. Eh, tiba-tiba ada pejabat yang diwawancara ngomongin hal-hal yang nggak nyambung atau bahkan menyudutkan sebagian rakyat. Atau lagi-lagi, ada pejabat yang bilang “enjoy saja” saat situasi krisis, seolah-olah masalah yang dihadapi rakyat cuma urusan sepele yang bisa diselesaikan dengan senyuman. Ini sih bukan cuma bikin resah, tapi juga bikin rakyat marah dan merasa tidak dihargai.
Yang paling menyedihkan, para pejabat ini bukan cuma asal bicara, tapi juga nggak punya empati. Mereka seolah lupa bahwa mereka dipilih untuk melayani rakyat, bukan untuk pamer gelar atau jabatan. Saai rakyat sedang susah, mereka malah sibuk bikin pernyataan kontroversial yang justru bikin suasana makin panas. Kasus-kasus seperti pejabat yang menyebut “sosok berinisial T” sebagai pengendali judi online tanpa bukti yang jelas, atau pejabat yang ngomong “enjoy saja” saat pandemi, itu cuma contoh kecil dari betapa komunikasinya nggak nggak nyambung dengan realitas rakyat.
Fenomena “njeplok” ini bukan cuma soal kata-kata yang tidak tepat. Ini soal pola pikir yang masih feodal, masih menganggap diri lebih tinggi dari rakyat, dan masih melihat jabatan sebagai hak istimewa bukannya amanah. Dulu, pejabat mungkin merasa aman kalau cuma bicara sama segelintir orang. Sekarang, di era media sosial, setiap kata yang mereka ucapkan bisa langsung viral dan berdampak besar. Tapi mereka seolah nggak sadar, atau lebih parah lagi, mereka nggak peduli.
Rakyat yang udah capek dengan janji-janji manis yang nggak pernah terwujud, sekarang malah dibodoh-bodohi dengan pernyataan-pernyataan yang nggak masuk akal. Rakyat bukan bodoh. Mereka tahu mana yang bener, mana yang nggak. Mereka bisa baca, mereka bisa lihat, mereka bisa dengar. Mereka tahu pejabat mana yang serius bekerja, dan mana yang cuma sibuk bikin pernyataan kontroversial untuk cari perhatian. Dan yang bikin makin resah, pejabat-pejabat yang sering njeplak ini jarang sekali minta maaf, apalagi mundur dari jabatan. Mereka ngeyel, menembus, dan seolah nggak punya mekanisme akuntabilitas.
Padahal, komunikasi publik itu bukan cuma soal ngomong. Ini soal cara mendengar, cara merespons, dan cara membangun kepercayaan. Pejabat yang baik itu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus minta maaf. Mereka tahu bahwa kata-kata mereka punya bobot, punya dampak, dan bisa mengubah hidup rakyat. Tapi pejabat-pejabat yang asal njeplak ini nggak punya kesadaran itu. Mereka ngomong asal-asalan, seolah nggak ada konsekuensi. Dan yang paling parah, mereka nggak belajar dari kesalahan.
Kalau kita lihat lebih dalam, akar masalahnya sebenarnya sederhana. Budaya politik kita masih feodal, masih patrimonial. Pejabat masih merasa jadi atasan, rakyat masih jadi bawahan. Komunikasi masih satu arah, dari atas ke bawah. Pejabat memberi perintah, rakyat nurut. Atau pejabat ngomong, rakyat diam. Ini nggak bisa lagi. Di era demokrasi, komunikasi harus dialogis, harus dua arah, harus saling menghargai. Pejabat butuh mendengar, rakyat butuh didengar. Pejabat butuh empati, rakyat butuh dimengerti.
Media sosial juga punya peran besar dalam memperparah situasi ini. Di satu sisi, media sosial bikin pejabat lebih transparan, lebih mudah diakses. Tapi di sisi lain, media sosial juga bikin pejabat lebih mudah untuk bikin pernyataan kontroversial tanpa mikir panjang. Mereka bisa posting, bisa ngomong, dan bisa delete kalau udah bermasalah. Tapi rakyat nggak bisa lupa. Setiap kata tersimpan, setiap pernyataan bisa di-replay, dan setiap kesalahan bisa jadi viral. Pejabat-pejabat yang piektif ini nggak sadar, atau lebih parah lagi, mereka nggak peduli.
Yang bikin rakyat makin resah adalah ketika pejabat-pejabat ini nggak cuma ngebahas hal-hal yang nggak penting, tapi juga mengalihkan perhatian dari isu-isu yang sebenarnya penting. Misalnya, rakyat lagi sibuk bahas soal kemiskinan, soal pengangguran, soal pendidikan, soal kesehatan. Eh, pejabat malah sibuk bahas soal hal-hal yang nggak nyambung, atau bahkan menuduh orang tanpa bukti. Ini nggak cuma bikin gaduh, tapi juga bikin rakyat capek, bikin rakyat kehilangan fokus, dan bikin rakyat nggak percaya.
Kalau kita mau jujur, sebagian besar pejabat ini sebenarnya nggak jahat. Mereka cuma kurang pelatihan, kurang pengalaman, dan kurang kesadaran tentang pentingnya komunikasi publik. Mereka nggak diajarin cara ngomong yang baik, cara mendengar yang benar, dan cara membangun kepercayaan. Mereka cuma diajarin cara jadi pejabat, cara konservatif, cara menjaga jabatan. Tapi mereka nggak diajarin cara melayani rakyat. Dan ini yang bikin mereka asal njeplak, asal bicara, dan asal bikin pernyataan.
Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menuntut perubahan. Kita nggak bisa cuma diam, nggak bisa cuma ngomong di media sosial, nggak bisa cuma mengeluh. Kita harus menuntut pejabat-pejabat kita untuk lebih empatik, lebih akuntabel, dan lebih transparan. Kita harus menuntut mereka untuk belajar komunikasi publik yang baik, untuk mendengar rakyat, dan untuk melayani rakyat. Kita harus menuntut mereka untuk nggak asal njeplak, nggak asal bicara, dan nggak asal bikin pernyataan. Dan kita harus menuntut mereka untuk berani minta maaf, berani mengakui kesalahan, dan berani mundur kalau memang nggak bisa menjalankan tugas.
Rakyat nggak butuh pejabat yang cuma sibuk bikin pernyataan kontroversial. Rakyat nggak butuh pejabat yang cuma sibuk cari perhatian. Rakyat butuh pejabat yang serius bekerja, yang peduli, yang mendengar, dan yang melayani. Rakyat butuh pejabat yang nggak asal njeplak, tapi asal mikir, asal kerja, dan asal melayani. Dan kalau kita nggak menuntut perubahan sekarang, siapa lagi yang akan menuntut? Kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi?
Komunikasi pejabat yang asal njeplak ini bukan cuma masalah kecil. Ini masalah besar yang bikin rakyat resah, bikin rakyat marah, dan bikin rakyat kehilangan kepercayaan. Dan kalau kepercayaan rakyat udah hilang, susah banget untuk gewonnen kembali. Jadi, ayo kita mulai sekarang. Kita menuntut perubahan. Kita menuntut pejabat yang lebih empatik, lebih akuntabel, dan lebih transparan. Kita menuntut komunikasi yang nggak asal njeplak, tapi berbobot, yang membangun, dan yang melayani. Karena rakyat nggak bisa lagi menunggu. Rakyat butuh perubahan sekarang.
