SUMBAWA – Momentum Hari Perempuan Internasional (International Women's Day) di Kabupaten Sumbawa diwarnai dengan aksi mimbar bebas dan pembagian takjil oleh puluhan aktivis dari Solidaritas Perempuan (SP) Sumbawa, Minggu (08/03). Berlangsung di Simpang Jam Gadang, aksi yang dipimpin oleh Nurwahdania ini menyoroti keterkaitan erat antara ketidakadilan gender dengan krisis iklim yang kian ekstrem di wilayah Sumbawa.
Massa aksi membawa puluhan pamflet bernada kritik, di antaranya: "Warisi Kami Hutan Bukan Bencana", "Keadilan Iklim adalah Keadilan Gender", serta "Food Estate Bukan Solusi Krisis Iklim".
Dalam orasinya, SP Sumbawa menyoroti program Food Estate jagung (target 1 juta ton) yang dicanangkan sejak 2022. Program ini dinilai memicu pembukaan lahan secara serampangan yang berdampak pada penggundulan gunung, banjir, hingga kekeringan ekstrem di Kabupaten Sumbawa.
"Kebijakan ini justru memicu krisis iklim dan hilangnya kearifan lokal. Perempuan petani, seperti kelompok Saling Sakiki di Desa Pelat, kini kehilangan pengetahuan tradisional dalam pemuliaan benih akibat sistem pertanian yang mengabaikan kearifan lokal demi target produksi massal korporasi," tegas Nurwahdania.
Krisis Iklim dan Migrasi Paksa Perempuan
Aktivis SP Sumbawa memaparkan bahwa rusaknya pola tanam tradisional akibat perubahan suhu rata-rata telah meningkatkan risiko gagal panen bagi petani dan nelayan perempuan. Beban ekonomi yang melonjak memaksa banyak perempuan di Sumbawa mengambil keputusan pahit: bermigrasi menjadi Buruh Migran.
"Ketika tanah tak lagi mampu menghidupi karena kebijakan yang salah, perempuan terpaksa menjadi Buruh Migran. Di perantauan, mereka kembali menghadapi kerentanan mulai dari upah tak dibayar hingga kekerasan fisik dan seksual," ungkap orator aksi.
Menutup rangkaian mimbar bebas, SP Sumbawa membacakan tiga poin pernyataan sikap yang mendesak langkah konkret dari pemerintah
1. Evaluasi Total Food Estate: Mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah meninjau ulang program jagung di Sumbawa yang dinilai memiskinkan perempuan secara sistematis.
2. Perda Keadilan Iklim: Menuntut Pemerintah Daerah merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Keadilan Iklim yang memiliki perspektif gender guna melindungi hak-hak perempuan dari dampak perubahan alam.
3. Advokasi PMI: Mendesak Pemkab Sumbawa segera menuntaskan penyelesaian kasus-kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumbawa yang saat ini sedang dalam proses advokasi.
Aksi yang berlangsung hingga pukul 17.15 WITA ini berjalan tertib dan ditutup dengan pembagian takjil kepada pengguna jalan sebagai simbol solidaritas kemanusiaan di bulan suci Ramadhan.
