Koran Online – Lombok Barat, Aksi unjuk rasa penolakan terhadap hasil Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) dan seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat berlangsung di depan Kantor Bupati Lombok Barat.
Dalam aksi tersebut, Ketua Forum Bersih dan Berintegritas, Sahban, menyampaikan sejumlah keberatan dan kritik terhadap proses seleksi pejabat daerah. Sahban juga mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat segera melakukan evaluasi terhadap hasil seleksi serta menyelesaikan persoalan aset masyarakat yang menurut pihak pendemo belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
Dalam orasinya, Sahban secara khusus menyoroti pelantikan Sekda Lombok Barat. Menurut Sahban, pejabat yang dilantik merupakan bagian dari pilihan pimpinan daerah, tetapi terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian publik.
"Kami menghormati proses pelantikan Sekda yang berlangsung hari ini. Namun, perlu kami sampaikan kepada publik bahwa berdasarkan dokumen yang telah kami himpun, terdapat sejumlah rekam jejak dan persoalan yang menurut kami perlu diklarifikasi secara terbuka," tegas Sahban, Rabu, 4 November 2026.
Sahban menyebut telah membawa sejumlah dokumen sebagai bahan untuk memperkuat pernyataan dalam aksi tersebut. Bahkan, Sahban menyatakan siap mempertanggungjawabkan seluruh informasi yang disampaikan di hadapan publik.
"Catat omongan saya, kami akan membuktikan semua yang kami sampaikan. Dokumen yang kami bawa hari ini baru sebagian kecil dari sejumlah dokumen lain yang masih kami himpun," ujarnya.
Salah satu persoalan yang disoroti berkaitan dengan dugaan perampasan hak masyarakat atas tanah yang disebut telah melalui proses tukar guling sejak 1994. Sahban mengungkapkan, persoalan tersebut saat ini disebut sedang dalam proses penanganan di Polresta Mataram.
"Kami menemukan dokumen terkait tanah masyarakat yang disebut telah melalui proses tukar guling pada 1994, kemudian dikembalikan dan kembali menjadi persoalan. Ini menyangkut hak masyarakat yang harus mendapatkan kejelasan hukum," ungkap Sahban.
Atas persoalan tersebut, Sahban meminta Wakil Bupati Lombok Barat segera melakukan evaluasi dan mengembalikan aset yang terbukti merupakan hak masyarakat.
"Kami meminta kepada Ibu Wakil Bupati agar segera mengembalikan seluruh aset masyarakat yang terbukti bukan milik pemerintah daerah. Jangan sampai hak masyarakat justru dianggap sebagai aset pemerintah. Kami atas nama masyarakat Lombok Barat menuntut keadilan dan kepastian hukum," tegasnya.
Selain persoalan pelantikan Sekda dan aset masyarakat, Sahban juga mempersoalkan proses seleksi calon pimpinan BAZNAS Lombok Barat.
Sahban menyebut terdapat 10 orang calon yang dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi untuk selanjutnya mengikuti proses penentuan lima orang komisioner. Namun, Sahban mempertanyakan transparansi proses penilaian dan meminta Wakil Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil seleksi tersebut.
"Kami mendapatkan informasi bahwa terdapat 10 orang yang lolos seleksi dan nantinya akan dipilih lima orang sebagai pimpinan BAZNAS Lombok Barat. Kami meminta agar seluruh proses seleksi dievaluasi secara terbuka dan objektif," katanya.
Sahban juga mempertanyakan mekanisme seleksi yang menurut informasi yang diterima berlangsung secara manual, bukan menggunakan sistem elektronik.
"Kenapa proses seleksi dilakukan secara manual? Kami mempertanyakan transparansi penilaian. Kami mendapatkan informasi dari salah satu pihak yang berkaitan dengan panitia seleksi bahwa terdapat peserta dengan nilai yang baik, tetapi tidak diloloskan. Kami memiliki bukti komunikasi WhatsApp yang akan kami pertanggungjawabkan," ungkap Sahban.
Lebih lanjut, Sahban menduga terdapat kepentingan politik dalam proses seleksi tersebut. Bahkan, Sahban mengingatkan agar proses perekrutan pimpinan lembaga tidak dijadikan ruang untuk kepentingan politik menjelang Pilkada mendatang.
"Jangan sampai lembaga yang seharusnya bekerja secara independen justru dijadikan alat kepentingan politik. Kami tidak ingin proses seleksi ini menjadi bagian dari persiapan kepentingan politik Pilkada yang akan datang. Karena itu, kami meminta Wakil Bupati segera mengevaluasi seluruh hasil seleksi," tegasnya.
Dalam orasi berikutnya, Sahban turut menyinggung persoalan pascaoperasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ).
Sahban menilai pengungkapan perkara tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
"Saya yakin persoalan OTT ini tidak berdiri sendiri. Saya meminta kepada saudara Lalu Ahmad Zaini agar membuka semuanya secara jujur dan terang benderang. Jangan sampai hanya sebagian persoalan yang terungkap, sementara pihak lain yang diduga berkaitan justru tidak tersentuh," ujar Sahban.
Sahban juga meminta agar informasi mengenai dugaan dana tersembunyi yang disebut diperoleh selama proses pemerintahan dapat ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
"Kami mendapatkan informasi mengenai adanya dugaan dana-dana tersembunyi selama proses pemerintahan. Kami meminta agar seluruh informasi tersebut disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditelusuri. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Semua harus dibuka berdasarkan fakta dan bukti hukum," tandasnya.
Menutup orasi, Sahban kembali menegaskan tiga pokok persoalan yang menjadi perhatian Forum Bersih dan Berintegritas, yakni evaluasi hasil seleksi Sekda, evaluasi hasil seleksi pimpinan BAZNAS, serta penyelesaian persoalan aset masyarakat dan pengungkapan perkara pasca-OTT.
"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami meminta pemerintah daerah mendengar tuntutan ini, mengevaluasi proses yang dipersoalkan, serta menyelesaikan persoalan yang menyangkut hak masyarakat Lombok Barat. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai mendapatkan kejelasan dan keadilan," pungkas Sahban.
Hingga berita ini disusun, berbagai tudingan dan dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, panitia seleksi, BAZNAS, maupun pihak lain yang disebut dalam pernyataan demonstran.