HMI Cabang Sumbawa Geruduk Polres dan Kantor Bupati: Soroti "Darurat Narkoba" dan Ketimpangan Kuota Gas LPG 3Kg

SUMBAWA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di tiga titik strategis: Simpang Jam Gadang, Mapolres Sumbawa, dan Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (03/03).

Dipimpin langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Wahyudin, massa aksi membawa dua isu krusial yang dinilai sedang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, yakni peredaran gelap narkotika yang masuk ke lingkungan pendidikan serta kelangkaan gas LPG 3 kg yang memicu lonjakan harga hingga Rp40.000 per tabung.

Krisis Narkotika: 80% Napi di Lapas Terjerat Kasus Narkoba

Dalam orasinya, HMI memaparkan data mengejutkan terkait sebaran narkotika di Sumbawa yang kini telah mencapai wilayah terpencil seperti Orong Telu dan Batu Rotok. Berdasarkan temuan di lapangan dan data BNNK, Sumbawa kini berada dalam status "Zona Merah".

"Krisis ini sangat nyata. Hasil uji sampel menunjukkan 8 dari 10 SMA dan 4 dari 6 SMP di Sumbawa terindikasi terpapar narkoba. Bahkan, 80% penghuni Lapas saat ini adalah narapidana kasus narkotika," ujar Wahyudin dalam orasinya. HMI mendesak agar program seperti 'Desa Bersinar' tidak hanya menjadi seremonial administratif, tetapi harus menyentuh akar persoalan melalui ketahanan keluarga dan rehabilitasi yang memadai.

Ketimpangan Kuota LPG: Sumbawa Lebih Padat, Tapi Kuota Lebih Kecil dari Mataram

Isu kedua yang menjadi sorotan tajam adalah kelangkaan gas LPG 3 kg. HMI menilai penentuan kuota tahun 2026 sebesar 11.003 metrik ton untuk Sumbawa sangat tidak rasional. Jika dibandingkan dengan Kota Mataram yang memiliki penduduk lebih sedikit (selisih 81.740 jiwa), Mataram justru menerima kuota jauh lebih besar, yakni 17.798 metrik ton.

"Ini adalah kegagalan sinkronisasi data. Penduduk kita lebih banyak, tapi kuota kita lebih kecil sekitar 2,2 juta tabung dari Mataram. Dampaknya, harga di tingkat masyarakat melambung hingga Rp40.000, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)," tegas korlap aksi. Mereka mendesak Pemkab Sumbawa segera melakukan negosiasi ulang dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM.

Respon Kapolres dan Kekecewaan Terhadap Pemkab

Kapolres Sumbawa, AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K., M.Ik., yang menemui massa aksi menyampaikan apresiasinya atas pengawalan isu ini oleh mahasiswa. Ia menegaskan komitmen Polres Sumbawa dalam memberantas peredaran narkoba dan meminta HMI untuk berani melaporkan jika ada oknum anggota kepolisian yang terlibat.

"Kami terus melakukan penggerebekan dan penangkapan. Kami terbuka jika adik-adik HMI memiliki informasi terkait penyalahgunaan narkoba, termasuk jika melibatkan anggota kami, segera lapor dan akan kami tindak tegas," ujar Kapolres.

Kekecewaan massa memuncak saat tiba di Kantor Bupati Sumbawa karena tidak ada satupun pejabat Pemerintah Daerah yang bersedia menemui mereka. Sebagai bentuk protes, massa aksi melakukan deklarasi pernyataan sikap sebelum membubarkan diri pada pukul 19.15 WITA.