SELONG — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar strategis nasional. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Satgas Monitoring dan Pengawasan MBG yang berlangsung di Rupatama II Kantor Pemda Lombok Timur, Rabu (22/4/2026) sore.
Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekda Lombok Timur, Drs. H. M. Juani Taofik, M.AP., ini menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap operasional ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Bumi Patuh Karya.
Fokus pada Kualitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam arahannya, Sekda Juani Taofik menekankan bahwa Program MBG bukan sekadar pemenuhan asupan nutrisi, melainkan motor penggerak ekonomi makro daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi 2024-2025 yang mencapai 4,93 persen, program ini diharapkan memberikan efek domino terhadap sektor pertanian dan UMKM.
"Kita sudah mencapai target secara kuantitas, kini fokus utama kita adalah kualitas. Pengawasan harus diperketat, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS). Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi tanpa kompromi demi keamanan pangan," tegas Sekda di hadapan jajaran Satgas.
Ia juga menginstruksikan agar dapur-dapur yang sempat ditutup karena kendala teknis segera dibantu untuk memenuhi syarat operasional kembali. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal yang terlibat dalam rantai pasok program ini.
Menanggapi dinamika pemberitaan, Sekda mengajak seluruh elemen, termasuk media, aktivis, dan LSM, untuk bersinergi mensukseskan program nasional ini. Ia menekankan pentingnya penyajian informasi yang utuh berdasarkan data untuk menghindari salah persepsi di ruang publik.
"Kami menyambut baik kritik konstruktif demi efisiensi. Namun, perlu dipahami bahwa hadirnya MBG sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita. Untuk itu, kami membentuk wadah komunikasi terpadu dengan sekretariat di Kantor Dinas Ketahanan Pangan sebagai pusat informasi, pengaduan, dan penyelesaian masalah di lapangan," tambahnya.
Progres Operasional Dapur MBG
Ketua Tim Satgas MBG Lombok Timur, H. Ahyan, S.H., M.H., memaparkan bahwa Lombok Timur termasuk daerah dengan pembentukan operasional SPPG tercepat di Indonesia. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 251 unit Dapur SPPG MBG telah terbentuk di Kabupaten Lombok Timur.
"Dari total 251 unit, sebanyak 241 dapur sudah mulai beroperasi. Namun, dalam proses pengawasan, sempat dilakukan penangguhan (suspend) terhadap 114 unit karena ketidaksesuaian prosedur," jelas H. Ahyan.
Berkat upaya perbaikan dan pengawasan ketat, progres pencabutan status penangguhan berjalan signifikan. Saat ini, hanya tersisa 28 unit yang masih dalam status penangguhan, sementara 86 unit lainnya telah kembali beroperasi setelah memenuhi standar yang ditetapkan.
Tim Satgas ini melibatkan lintas instansi, mulai dari unsur TNI, Dinas Pendidikan, Perindustrian, hingga para ahli gizi dan lingkungan hidup, guna memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga.
