Ada pepatah lama: cinta itu buta. Rupanya politik juga sering memakai kacamata buta mode premium yang membuat para pelakunya nyaman, glamor, dan terlena. Di panggung politik Indonesia belakangan ini, kita sering menyaksikan tontonan yang, kalau bukan tragis, paling tidak sangat ironis: politik disayang-sayang, rakyat dioper-oper, kadang ditendang keluar panggung tanpa belas kasihan. Seperti drama musim panjang yang episode-episodenya tak habis-habisnya mengundang tepuk tangan dari penonton tertentu tetapi meninggalkan rasa pahit di mulut mayoritas.
Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana: janji. Janji politik itu ibarat paket diskon belanja: di-bundling, dikemas cantik, diklaim penuh manfaat, tapi yang datang ke rumah kadang hanya kardus kosong. Kampanye adalah festival kata manis; setelah kursi diduduki, kata-kata itu entah kenapa sering menghilang bak sinyal saat hujan lebat di daerah terpencil. Padahal rakyat, yang memilih, berharap ada perubahan nyata: layanan kesehatan lebih manusiawi, pendidikan yang masuk akal, infrastruktur yang tak ambruk setiap musim hujan, dan harga-harga yang tidak melonjak seperti balon udara.
Tapi kenyataannya? Kadang seperti permainan sulap: uang rakyat dipakai untuk hal-hal yang bikin orang mengernyit. Proyek-proyek megah diumumkan dengan sambutan meriah dan bunga di panggung sementara belanja untuk kebutuhan dasar, misalnya MBG, KDMP, perbaikan puskesmas, renovasi sekolah desa, pembukaan lapangan ribuan lapangan pekerjaan atau subsidi pupuk untuk petani kecil, dipandang sebelah mata. Mengapa? Karena megah itu tampak di foto, bagus di feed Instagram, dan mudah dipromosikan dalam slide presentasi. Sementara perbaikan kecil yang nyata manfaatnya untuk rakyat tak Instagrammable, jadi dianggap kurang "mengena".
Di sisi lain, politikus yang diliputi kasih sayang elit kerap menemukan bahwa kepedulian terhadap rakyat terasa seperti mengganggu agenda. Diskusi publik yang kritis dianggap sebagai noise. Kritik dari akademisi, wartawan, atau masyarakat sipil seringkali dibalas dengan defensif, kadang memancing gugatan atau kriminalisasi. Aneh, ya: kalau rakyat bertepuk tangan mereka disebut representasi, tapi kalau rakyat mengungkapkan keluhan mereka dianggap membuat suasana 'tidak kondusif'. Politik disayang, rakyat ditendang.
Fenomena ini bukan hanya soal niat jahat. Ada juga dinamika struktural yang bikin orang bergelimang dengan politik yang "disayang". Seringkali, insentif dalam sistem politik mendorong perilaku yang prioritaskan kemenangan jangka pendek dan konsolidasi kekuasaan, bukan pelayanan jangka panjang. Perhatikan saja arus dana politik, impresi media, dan patronase politik: ketika sumber daya terkonsentrasi pada mereka yang sudah berkuasa atau yang sedang berupaya meraih kuasa, maka kebutuhan publik yang lebih kecil namun substansial bakal kalah bersaing.
Contoh klasik: dana yang seharusnya untuk perbaikan jalan desa bisa "terseret" untuk mendukung proyek yang lebih terlihat, seperti pembangunan monumen atau perayaan bermodal besar. Mengapa demikian? Karena monumen dan perayaan itu memproduksi foto, rubrik di media, dan wacana yang membantu memperkuat citra. Pekerjaan sehari-hari yang tak mencetak headline seperti memperbaiki drainase atau menyediakan obat-obatan puskesmas kurang seksi, maka mudah tersingkir.
Kondisi ini berimbas pada rasa kepercayaan publik. Ketika rakyat merasa diabaikan, mereka menjadi apatis, marah, atau memilih opsi populis yang menjanjikan perubahan instan. Itu berbahaya. Politik yang disayang berisiko menciptakan jurang antara pemerintah dan masyarakat, dan jurang itu bisa menjadi lahan subur bagi praktik-praktik tidak sehat: korupsi yang makin membudaya, kebijakan yang dangkal, dan konflik sosial yang mudah menyulut.
Tentu, bukan berarti semua elit politik jahat seperti antagonis sinetron. Banyak politisi bagus yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Masalahnya adalah sistem yang kerap memaksa mereka bermain dalam aturan permainan yang kurang sehat. Jadi solusi tidak cukup hanya menyalahkan "politik" sebagai entitas abstrak; perlu pembaruan struktural yang mengubah insentif itu sendiri.
Apa saja bentuk pembaruan itu? Pertama: transparansi anggaran yang sesungguhnya. Bukan sekadar unggah dokumen di situs yang tak ada yang baca, tetapi mekanisme partisipatif di mana masyarakat bisa melihat, memantau, dan menilai penggunaan anggaran secara real time. Bayangkan aplikasi sederhana yang menampilkan proyek, anggaran, progres pengerjaan, dan testimoni warga setempat lebih sulit lagi bagi proyek bodong untuk bertahan.
Kedua: desentralisasi yang bermakna. Desentralisasi tanpa kapasitas dan akuntabilitas hanya akan menjadi pindah tangan kekuasaan tanpa perubahan substansial. Memberi ruang dan sumber daya kepada pemerintah daerah yang benar-benar kredibel, dibarengi pelatihan manajemen publik dan audit independen, bisa membuat pelayanan publik lebih responsif.
Ketiga: reformasi pendanaan politik. Sistem pendanaan yang transparan, dengan batasan donasi dan audit ketat, akan mengurangi ketergantungan politisi pada donor besar yang punya agenda terselubung. Ketika politisi tidak lagi hidup dari kepentingan donor, mereka punya ruang lebih besar untuk mengedepankan kepentingan rakyat luas.
Keempat: memperkuat masyarakat sipil dan media lokal. Jurnalisme investigatif dan organisasi masyarakat yang kuat berperan sebagai pengawas independen. Mereka seperti lampu sein di jalan: memberi peringatan ketika sesuatu berbelok ke arah berbahaya. Dukungan terhadap kebebasan pers dan perlindungan bagi whistleblower adalah bagian dari solusi.
Sekarang, mari kita bawa kembali ke ranah yang lebih manusiawi: rasa keadilan. Politik yang disayang biasanya dilakukan dengan raut wajah penuh senyum saat berkampanye foto bersama ibu-ibu PKK, potong tumpeng, bagi sembako tapi setelah itu, kecupan sayang ini menguap. Rakyat yang ditendang tak selalu memprotes dengan rinci; kadang mereka hanya menarik napas panjang, merapikan sarung, dan berkata, "Yah, mungkin lain kali." Itulah yang paling menyedihkan: keterbiasaan akan ketidakadilan.
Akhirnya, jika ingin mengubah pola ini, kita semua punya peran. Rakyat bukan sekadar pemilih pasif; kita adalah akteur kolektif. Pendidikan politik yang kritis, partisipasi dalam forum warga, dan pengawasan terhadap kebijakan adalah cara-cara konkret untuk mengembalikan posisi rakyat dari "ditendang" menjadi "dilibatkan". Bukan romantisme justru pragmatis: ketika rakyat terlibat, kebijakan cenderung relevan dan berkelanjutan.
Kalau Anda merasa hampir putus asa, ingat ini: perubahan sering dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Satu warga yang giat memantau proyek pembangunan di kampungnya bisa memicu domino: data dikumpulkan, media lokal menulis, pejabat setempat bertindak, dan anggaran diarahkan ulang ke hal yang lebih produktif. Politik yang disayang bisa berubah menjadi politik yang menyayangi balik tetapi itu harus dimulai dengan keberanian publik untuk tidak lagi diam ketika kaki mereka merasa ditendang.
Jadi, mari kita berhenti memanjakan politik yang hanya pandai di atas panggung. Kalau politik ingin disayang, biar dengan tulus: tunjukkan lewat kebijakan yang menyentuh, anggaran yang berpihak, dan akuntabilitas yang tak pandang bulu. Kalau tidak, rakyat akan terus menilai dengan cara sederhana: bukan dari senyum di selfie, tapi dari perbaikan jalan, ketersediaan obat di puskesmas, dan masa depan anak-anak kita.
Dan jika suatu saat Anda melihat pejabat tersenyum lebar di konferensi pers sementara warga di kampung masih menunggu air bersih, ingatlah satu hal: cinta sejati tidak menendang. Cinta yang sejati membangun sumur. Membangun kepercayaan dan cinta tulus dari rakyat. Pesan moral: jangan percaya buta terhadap gemerlap janji politik.
