Tekan Beban Anggaran UHC, Dikes Lombok Barat Dorong Skema "Jemput Bola" Cek Kesehatan Gratis

LOMBOK BARAT – Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat menggelar Rapat Koordinasi dan Advokasi Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Tahun 2026 di Ballroom Hotel Puri Saron Senggigi, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Rabu pagi (16/09/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengendalikan lonjakan Penyakit Tidak Menular (PTM) sekaligus menekan rasio pembiayaan kesehatan di daerah.

​Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Erni Suriana, S.Si., M.M., Kabid Kesehatan Masyarakat M. Bisri, S.KM., M.PH., Pabung Lobar Letkol Inf. Dahlan, Wakapolres Lombok Barat Kompol Saogi Sujana Angsar, serta seluruh Kepala Puskesmas dan jajaran OPD se-Kabupaten Lombok Barat.

​Pergeseran Paradigma Puskesmas: Dari Menunggu Menjadi "Jemput Bola"

​Dalam laporannya, Kabid Kesehatan Masyarakat M. Bisri, S.KM., M.PH., menegaskan bahwa keberhasilan program Cek Kesehatan Gratis tidak sekadar diukur dari banyaknya angka warga yang terdaftar, melainkan sejauh mana hasil deteksi dini tersebut ditindaklanjuti secara medis.

​"Puskesmas saat ini tidak boleh lagi hanya pasif menunggu warga yang sakit datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus melakukan upaya jemput bola ke tengah masyarakat untuk melakukan intervensi sebelum warga jatuh sakit. Semakin cepat faktor risiko ditemukan, semakin cepat pula tindakan pencegahan dilakukan," ujar M. Bisri.

Tekan Lonjakan Anggaran UHC dan Penyakit Katastropik

​Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suriana, S.Si., M.M., memaparkan latar belakang krusial di balik penguatan CKG, khususnya pemeriksaan elektrokardiogram (EKG) dan penapisan PTM. Menurutnya, pergeseran gaya hidup serta tingkat stres masyarakat memicu peningkatan kasus penyakit berat (katastropik) yang berdampak langsung pada lonjakan beban APBD untuk alokasi Universal Health Coverage (UHC).

​Erni membeberkan dinamika eskalasi alokasi anggaran UHC BPJS Kesehatan di Lombok Barat yang terus membengkak setiap tahunnya:

Tahun Awal: Teralokasi sebesar Rp40 Miliar

​Tahun Berikutnya: Meningkat menjadi Rp50 Miliar

​Tahun Berjalan (2026): Ditingkatkan hingga mencapai Rp60 Miliar

Penjelasan Kepala Dinas Kesehatan: "Peningkatan anggaran UHC hingga Rp60 Miliar ini dominan diserap oleh penanganan penyakit-penyakit berat yang terlambat dideteksi. Melalui CKG, kita ingin memutus rantai tersebut. Jika penyakit dapat dideteksi dan dikontrol secara rutin sejak awal di level Puskesmas, maka kondisi pasien makin cepat terkendali dan beban pembiayaan BPJS daerah dapat ditekan secara signifikan," tegas Erni Suriana.

Komitmen Bersama Lintas Sektor

​Melalui rapat koordinasi ini, Dinkes Lombok Barat bersama unsur TNI, Polri, para camat, dan instansi lintas sektor berkomitmen untuk menguatkan edukasi masyarakat agar mau memanfaatkan layanan CKG secara berkala di Puskesmas terdekat.