SUMBAWA BARAT – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengambil langkah tegas dalam menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas dunia usaha. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah menggelar rapat persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menangani dan membina Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terindikasi terafiliasi dengan praktik premanisme, Kamis (18/12).
Rapat yang berlangsung di Aula Kesbangpol KSB ini dipimpin oleh Sekretaris Badan Kesbangpol KSB, Amir DH, serta dihadiri oleh perwakilan TNI, Kejaksaan Negeri, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.
Sekban Kesbangpol KSB, Amir DH, menegaskan bahwa penanganan ini mendesak dilakukan untuk memutus mata rantai pemerasan, pungutan liar (pungli), hingga intimidasi yang dilakukan oknum ormas terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.
"Kita perlu melakukan pembinaan dan penanganan terhadap ormas yang mengganggu stabilitas keamanan serta iklim investasi di KSB. Langkah ini akan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui Satgas Terpadu Premanisme," jelas Amir. Kebijakan ini nantinya akan diperkuat dengan strategi penegakan hukum yang sistematis agar setiap gangguan terhadap dunia usaha dapat segera ditindak.
TNI Dukung Penuh: Intelijen Mulai Lakukan Pemetaan
Dukungan penuh datang dari Kodim 1628/Sumbawa Barat. Kasdim 1628, Mayor Agus, menekankan pentingnya sinergi logistik dan administrasi satgas, serta peran komunikasi massa untuk mencegah masyarakat terlibat dalam kelompok kriminal.
"Kami akan mendukung penuh. Tim komunikasi harus aktif menyuluh masyarakat dan bekerja sama dengan tokoh agama serta media. Selain itu, patroli siber juga akan dilakukan untuk mengawasi aktivitas ormas yang berpotensi mengganggu keamanan dan investasi," tegas Mayor Agus.
Di sisi lain, Pasi Intel Kodim 1628/SB, Lettu Zulkifli, mengungkapkan bahwa tim intelijen telah mulai bergerak untuk melakukan pemetaan dan identifikasi ormas yang bermasalah. "Kegiatan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan terus dioptimalkan guna mengungkap jaringan ormas yang meresahkan masyarakat," tambahnya.
Plt Kasatpol PP KSB, Hans, mengingatkan agar pengelolaan informasi dan evaluasi data dilakukan secara teliti sebelum mengambil tindakan di lapangan.
"Analisis data harus akurat agar penindakan tidak salah sasaran. Kami akan terus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana premanisme ini," ujar Hans.
Selain penegakan hukum, pemerintah juga akan mengedepankan pembinaan melalui lembaga kemasyarakatan guna meningkatkan kepatuhan organisasi terhadap aturan yang berlaku di Kabupaten Sumbawa Barat.
