LOMBOK TIMUR – Eskalasi kekecewaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan Desa Gelanggang mencapai puncaknya pada Kamis (18/12). Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Gelanggang (APMDG) merangsek ke Kantor Desa Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dalam sebuah aksi akbar yang berakhir dengan penyegelan kantor desa.
Aksi yang dipimpin oleh Budi Sutono ini menyoroti rentetan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa yang dinilai sudah melampaui batas kewajaran.
Dalam orasinya, Budi Sutono, S.H., memaparkan sejumlah poin krusial yang menjadi dasar tuntutan warga. Salah satu yang paling menonjol adalah kejelasan pengembalian temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Tahun 2024 senilai Rp96.871.467. Hingga pertengahan Desember ini, dana tersebut dilaporkan baru dikembalikan sebagian kecil oleh pihak desa.
Tidak hanya soal anggaran proyek, massa juga mengecam perilaku personal Kepala Desa Gelanggang yang diduga kuat telah menggadaikan motor dinas miliknya. "Kami menuntut transparansi hasil sewa tanah pecatu, kejelasan PADes, dan mengecam penggelapan aset negara berupa motor dinas," tegas Budi di hadapan massa.
Suasana sempat memanas sekitar pukul 10.20 WITA lantaran Kepala Desa dan Kaur Keuangan tidak kunjung menampakkan diri untuk memberikan klarifikasi. Absennya pimpinan desa ini memicu kemarahan massa hingga terjadi aksi anarkis berupa perusakan fasilitas bale bengong di halaman kantor desa, yang disusul dengan penyegelan pintu utama kantor.
Warga menilai tidak ada itikad baik dari pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah ini sejak aksi serupa dilakukan pada April lalu.
Kaur Keuangan Mengundurkan Diri di Tengah Aksi
Ketegangan sedikit mereda ketika Kaur Keuangan Desa Gelanggang akhirnya menemui massa pada pukul 11.05 WITA. Secara mengejutkan, di hadapan seratusan warga, ia mengakui adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa dan menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.
Meski Kaur Keuangan telah mundur, Aliansi Pemuda tetap bersikukuh pada tuntutan awal: Pencopotan Kepala Desa Gelanggang.
"Kami nyatakan Kantor Desa Gelanggang disegel hingga ada kepastian hukum. Kami akan melaporkan dan mengawal proses hukum terhadap Kepala Desa hingga tuntas," pungkas Koordinator Umum, Abdul Kadir Jaelani, S.E..
Hingga berita ini diturunkan, aktivitas di Kantor Desa Gelanggang dilaporkan lumpuh total akibat penyegelan tersebut.
