LOMBOK TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengambil langkah progresif sekaligus tegas untuk mengawal iklim investasi di wilayahnya. Dalam Rapat Koordinasi Investasi bertajuk "Masmirah: Debottlenecking dan Akselerasi Investasi", Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri menyoroti maraknya akomodasi wisata yang beroperasi tanpa legalitas formal.
Rapat yang digelar di Ballroom Hotel Swiss-Belcourt, Kamis (18/12), ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Satgas Investasi, hingga perwakilan pengelola KEK Mandalika.
Dalam arahannya, Bupati Pathul Bahri mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai adanya sekitar 200 unit vila di Kabupaten Lombok Tengah yang hingga kini belum mengantongi izin operasional resmi. Sebagai bentuk penindakan, Bupati berencana memberlakukan sanksi sosial berupa pemasangan stiker peringatan secara permanen.
"Vila yang membandel akan dipasang stiker bertuliskan: 'Jangan Menginap di Vila Ini Karena Belum Berizin'. Kita harus tegas, karena investasi adalah mesin utama ekonomi daerah, namun harus tetap patuh pada aturan," tegas Bupati Pathul Bahri.
Ia juga mengingatkan agar para investor memastikan proses administrasi melalui notaris dikawal langsung hingga ke Kantor Bupati untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Menghapus "Sumbatan" Investasi lewat Program Masmirah
Lombok Tengah saat ini dipandang sebagai magnet investasi global berkat kehadiran KEK Mandalika dan sirkuit internasional. Namun, Sekda Loteng sekaligus Ketua Satgas Investasi, H. Lalu Firman Wijaya, mengakui masih terdapat sumbatan (bottlenecks) yang menghambat realisasi modal.
"Tugas Satgas bukan sekadar mengundang investor datang, tapi memastikan mereka betah dan berhasil. Kami mengidentifikasi masalah klasik seperti tumpang tindih lahan, proses perizinan yang memakan waktu, hingga sinkronisasi aturan pusat dan daerah," jelas Firman Wijaya.
Melalui program Masmirah (Mandiri, Aman, Sejahtera, Melalui Investasi yang Ramah), Pemkab Loteng berkomitmen membangun ekosistem investasi yang humanis. Investasi diharapkan tidak hanya mengejar angka, tetapi wajib melibatkan tenaga kerja lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.
Ketua Bapperida Loteng, H. Lalu Wiranata, menambahkan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan memetakan secara detail simpul-simpul kendala infrastruktur dan birokrasi.
"Kita merumuskan langkah taktis agar realisasi investasi berjalan lebih inklusif, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal," tutupnya.
