MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan melalui gelaran Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025. Mengusung tema filosofis "Kalau Bisa Terbuka Kenapa Mesti Tertutup", acara ini berlangsung khidmat di Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (18/12).
Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 200 tamu undangan ini menjadi ajang apresiasi bagi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga Pemerintah Desa yang dinilai paling informatif dalam melayani hak publik atas informasi.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM, dalam laporannya menekankan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar seremonial, melainkan kewajiban konstitusional untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
"Kami berharap penganugerahan ini menginspirasi semua pihak untuk menghadirkan informasi yang akurat dan positif. Diskominfotik melalui PPID akan terus mengawal agar hak atas layanan publik ini dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat NTB," ujar Yusron.
Gubernur Iqbal Soroti Keamanan Siber dan Tata Kelola Data
Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal, S.I.P., M.Si, secara langsung menyerahkan penghargaan kepada para pemenang. Dalam sambutannya, ia memberikan apresiasi khusus kepada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma yang kembali mempertahankan predikat juara pertama kategori OPD.
"RSJ dalam sepuluh bulan terakhir menunjukkan pengelolaan yang sangat transparan dan layak menjadi contoh bagi institusi lain," puji Gubernur Iqbal.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Gubernur Iqbal memberikan catatan kritis terkait visi transformasi digital di NTB. Ia secara jujur mengakui bahwa agenda tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama pada fondasi data dan sistem.
"Transformasi digital tanpa dukungan data yang kuat dan penguatan sistem justru berisiko melemahkan institusi, bahkan mengancam keamanan siber. Oleh karena itu, fokus awal kami adalah memperbaiki tata kelola kelembagaan sebagai fondasi utama transformasi digital ke depan," tegasnya.
