LOMBOK BARAT – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., melakukan kunjungan kerja di Lombok Barat (Lobar) pada Jumat (12/12) dalam rangka pemantapan program strategis nasional menuju kemandirian dan kesejahteraan dari desa.
Kegiatan utama berlangsung di Aula Kantor Bupati Lobar, dihadiri oleh sekitar 600 peserta, termasuk Bupati H. L. Ahmad Zaini, Anggota DPRD, Kades/Lurah se-Lobar, pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), dan BUMDes. Sebelum acara inti, Menteri Yandri sempat meninjau pembangunan Gedung KDKMP yang ke-22 di Desa Banyumulek.
Membangun dari Desa: Komitmen Lokal dan Nasional
Bupati Lombok Barat, H. L. Ahmad Zaini, menyambut kunjungan kerja ini sebagai apresiasi, mengingat Lobar menjadi daerah pertama yang dikunjungi Menteri Desa dan PDT di NTB.
Bupati melaporkan bahwa dari total 10 Kecamatan, 119 Desa, dan 3 Kelurahan, seluruh Koperasi Merah Putih telah terbentuk, dan 22 gedung fisik sudah mulai dibangun. Selain itu, 45 dari 65 program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah beroperasi, dengan 11 di antaranya berada di wilayah 3T (Terluar, Terjauh, Terdepan).
"Kami fokus membangun dari desa dengan konsep 'Sejahtera dari Desa' melalui program satu miliar per desa," tegas Bupati, menyoroti bahwa KDKMP harus menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan seluruh desa dan menjadikan produk-produk setempat sebagai komponen utamanya.
Menteri Yandri Susanto menyampaikan apresiasinya terhadap capaian Lobar yang luar biasa berkat kerja sama semua pihak. Menteri menekankan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) adalah instrumen yang digunakan Presiden untuk menjawab ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia.
"Kopdes ini adalah kegiatan ekonomi yang sangat strategis. Keuntungan dari Kopdes akan menjadi milik kita, di mana paling sedikit 20% akan masuk ke APBD dan keuntungan lainnya kembali ke rakyat di desa itu," jelas Menteri Yandri.
Lebih lanjut, ia menjanjikan dukungan logistik terpadu. Agar putaran ekonomi berjalan, Pemerintah Pusat akan menyiapkan gudang besar di Kabupaten Lombok Barat untuk memasok kebutuhan mendesak desa.
Menteri juga menanggapi tantangan pengadaan lahan yang disampaikan Bupati. "Kami akan sampaikan pada rapat tingkat pusat [terkait tantangan lahan]. Presiden Prabowo memastikan layanan dan pendekatan ekonomi secara merata," katanya.
Terkait program MBG, Menteri Yandri menegaskan bahwa secara hukum, Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) wajib mengambil bahan baku dari desa setempat, yang harus dipetakan dan dirapatkan bersama Forkopimda jika bahan baku memang tersedia di desa tersebut.
