WOHA – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima (AMRB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bima, Selasa (20/01). Memanfaatkan momentum peringatan peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), massa aksi menyatakan "Mosi Tidak Percaya" terhadap kebijakan publik yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil.
Aksi yang dipimpin oleh korlap Samsurijal ini membawa sembilan poin tuntutan krusial, mulai dari standar pendidikan nasional, perlindungan petani, hingga pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam orasinya, Samsurijal menegaskan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Bima masih jauh dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai UU No. 20 Tahun 2003. Ia menyoroti keberadaan sekolah "satu atap" (SD-SMP) di wilayah terpencil (3T) yang secara infrastruktur dinilai tidak layak.
"Kami mendesak evaluasi seluruh perguruan tinggi dan perbaikan sekolah satu atap. Pendidikan adalah hak dasar, namun di Bima, sarana dan prasarananya masih memprihatinkan," tegasnya di hadapan barisan pengamanan Satpol PP.
Selain pendidikan, AMRB mendesak Pemerintah Daerah segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tanpa Perbup, regulasi tersebut dinilai hanya menjadi "macan kertas" yang tidak mampu mengintervensi masalah klasik seperti kelangkaan pupuk dan anjloknya harga pasca-panen.
Menanggapi keluhan jalan rusak dan proyek mangkrak, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Taufik, ST.MT., membeberkan kondisi keuangan daerah yang terbatas. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025, alokasi APBD untuk jalan hanya sebesar Rp42 miliar, yang hanya mampu menangani sekitar 20 kilometer jalan di seluruh wilayah kabupaten.
"Hampir seluruh kabupaten di Indonesia mengalami keterbatasan fiskal. Transfer dari pusat diprioritaskan untuk belanja wajib seperti gaji pegawai dan operasional. Namun, kami tetap menyiapkan perencanaan, sehingga jika ada tambahan dana pusat, proyek bisa segera dieksekusi," papar Taufik.
Komitmen Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Asisten II Setda Bima, Drs. Agus Salim, memastikan bahwa pemerintah daerah telah menginstruksikan para pengelola dapur untuk memprioritaskan bahan pangan lokal. Langkah ini diambil agar program nasional tersebut juga berdampak pada peningkatan ekonomi petani dan peternak di Bima.
"Kami berkomitmen mengutamakan produk lokal. Produk luar hanya digunakan jika stok lokal kosong. Ini akan terus kami awasi agar sesuai dengan SOP keamanan pangan," ujar Agus Salim yang mewakili Bupati Bima.
Tuntutan lain yang menjadi atensi adalah evaluasi terhadap perusahaan dan CV tambak udang yang diduga tidak memiliki dokumen AMDAL. Pemkab Bima menyatakan akan meninjau kembali keberadaan investasi yang tidak memberikan manfaat nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong pelaku usaha untuk segera melengkapi perizinan sesuai aturan lingkungan hidup.
Aksi yang sempat diwarnai aksi terobos masuk halaman kantor tersebut berakhir kondusif pada pukul 14.10 WITA setelah massa melakukan sesi foto bersama dengan para pejabat daerah.
