DOMPU – Gelombang protes terkait kerusakan lingkungan melanda Kabupaten Dompu. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Cabang Dompu menggelar aksi unjuk rasa maraton di sejumlah titik vital pemerintahan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kantor Bupati, hingga Polres Dompu, Selasa (23/12).
Aksi yang dipimpin oleh Dimas Satria Pratama ini membawa agenda besar mengenai penyelamatan hutan, penolakan pertambangan, hingga isu krusial seperti peredaran narkoba dan kekerasan seksual.
Suasana aksi sempat memanas di depan gedung DPRD Dompu saat massa berusaha memaksa masuk. Namun, ketegangan mereda setelah Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun, menemui langsung para demonstran. Dalam dialog tersebut, Muttakun mengungkap temuan mengejutkan mengenai keterlibatan oknum dalam perusakan hutan.
"Tiga minggu lalu, kami menemukan dua ekskavator milik oknum Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di dalam kawasan hutan. Saya secara pribadi mengajak rekan-rekan LMND untuk bersama-sama turun langsung meninjau lokasi yang diduga menjadi titik illegal logging di Desa Saneo," tegas Muttakun di hadapan massa.
Kesepakatan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan kunjungan ke Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Tofo Pajo Soromandi pada siang harinya. Pihak legislatif dan mahasiswa dijadwalkan melakukan investigasi lapangan pada sore hari guna memastikan skala kerusakan yang terjadi.
Soroti Ancaman Geothermal dan IPR
Selain isu hutan, LMND secara tegas menyuarakan penolakan terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan proyek PT Sumbawa Timur Geothermal (STG) di wilayah Hu'u. Mahasiswa mengkhawatirkan proyek pembangkit listrik panas bumi tersebut akan mengancam ketersediaan air bersih bagi warga sekitar tambang.
Menanggapi hal tersebut, plt. Asisten I Setda Dompu, Ardiansyah, S.E., menjelaskan bahwa rencana pembangunan pembangkit geothermal saat ini masih dalam tahap studi kelayakan (Feasibility Study). "Belum ada rencana pembangunan fisik, semuanya masih dikaji secara mendalam termasuk dampak lingkungannya," jelasnya.
Aksi berakhir di depan Mapolres Dompu, di mana mahasiswa menuntut ketegasan aparat dalam memberantas bandar narkoba, bukan hanya pengguna aktif. Sekretaris LMND Dompu, Mukmin, mendesak Kapolres untuk mengevaluasi kinerja jajaran Satuan Narkoba yang dinilai belum maksimal menekan angka peredaran barang haram tersebut di wilayah Dompu.
Meskipun tidak berhasil menemui perwakilan Polres, massa membubarkan diri dengan tertib pada pukul 13.25 WITA, sembari berjanji akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah dan DPRD terkait penyelamatan hutan Saneo.
