Kekacauan politik melanda Nepal pada Selasa, 9 September 2025, menyusul pengunduran diri serentak Presiden Ram Chandra Poudel dan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Keputusan mundur kedua pemimpin tertinggi ini diambil di tengah situasi negara yang memanas, dipicu oleh serangkaian demonstrasi besar. Unjuk rasa yang dipelopori oleh generasi muda (Gen Z) sejak Jumat, 5 September 2025, ini berpusat pada dua isu utama: pemblokiran media sosial dan kemarahan publik atas praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Massa menuntut perubahan fundamental dalam struktur kepemimpinan negara.
Militer Bersiap Ambil Alih Kendali
Di tengah eskalasi kekacauan, militer Nepal dikabarkan siap mengambil alih kendali negara. Jenderal Ashok Raj Sigdel, Panglima Angkatan Darat Nepal, dalam pidato yang ditujukan kepada rakyatnya, menyerukan pentingnya perdamaian dan penyelesaian krisis melalui jalur dialog. "Kami mengimbau seluruh pihak untuk menghentikan aksi kekerasan dan memprioritaskan penyelesaian damai. Dialog adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis ini," tegas Sigdel, sebagaimana dikutip News18.
Situasi di lapangan semakin memburuk dengan serangan terhadap fasilitas publik dan properti pribadi pejabat. Ratusan demonstran dilaporkan menyerbu kantor Perdana Menteri dan membakar sejumlah kediaman tokoh politik, termasuk rumah PM Oli di Bhaktapur, meskipun saat kejadian Oli berada di kediaman resminya di Balwatar. Gedung Mahkamah Agung dan Parlemen Nepal juga tidak luput dari amukan massa. Aksi protes menyebar ke berbagai distrik di Kathmandu, termasuk Kalanki, Kalimati, Tahachal, dan Baneshwor, serta menjalar ke daerah Lalitpur seperti Chyasal, Chapagau, dan Thecho. Para pengunjuk rasa menyuarakan tuntutan mereka melalui slogan-slogan seperti "KP Chor, Desh Chhod" (KP pencuri, tinggalkan negara ini) dan "Ambil Tindakan Terhadap Pemimpin Korup". Sumber internal pemerintah mengindikasikan bahwa PM Oli belum memiliki rencana untuk meninggalkan negara tersebut dalam waktu dekat.
Akar Tuntutan Generasi Muda Nepal
Kelompok demonstran, yang didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, mengungkapkan kekesalan mereka terhadap budaya korupsi yang telah mengakar di kalangan elite politik. Gen Z Nepal secara aktif memanfaatkan platform media sosial seperti Reddit dan Instagram untuk membongkar gaya hidup mewah anak-anak pejabat, termasuk kepemilikan mobil sport dan liburan mewah ke luar negeri, mempertanyakan legitimasi sumber kekayaan tersebut yang diduga kuat berasal dari korupsi.
Pemerintah dinilai gagal merespons kekhawatiran publik secara memuaskan. Sebaliknya, upaya pembatasan kebebasan berekspresi melalui pemblokiran media sosial justru memperparah kemarahan publik. Pelarangan akses ke 26 situs media sosial, termasuk Facebook dan X, yang diberlakukan pada Jumat, 5 September 2025, dianggap sebagai bentuk represi terhadap hak menyampaikan pendapat. Meskipun larangan tersebut dicabut pada Senin malam, 8 September 2025, sebagai upaya meredakan ketegangan, gelombang demonstrasi tidak surut. Aksi protes terus berlanjut dan meluas, termasuk pembakaran ban di jalanan dan penyerangan terhadap rumah pejabat, seperti pelemparan batu ke kediaman Menteri Komunikasi Prithvi Subba Gurung di Kota Lalitpur, yang dikenal sebagai pihak yang memerintahkan pemblokiran media sosial.
