LOMBOK BARAT — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, S.IP., melakukan kunjungan lapangan ke Perumahan Subsidi Polinesia yang terletak di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026) sore. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan realisasi program hunian bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan tepat sasaran dan berkualitas.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn) Akhmad Wiyagus, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, serta Kepala Dinas PUPR Lombok Barat Lalu Ratnawi.
Rombongan menteri langsung melakukan uji petik kelayakan bangunan dengan menyambangi salah satu hunian milik warga bernama Idayani, yang berprofesi sebagai pengusaha laundry. Berdasarkan hasil pengecekan, kondisi fisik bangunan dinilai aman, bebas dari potensi banjir, serta tidak memiliki catatan keluhan dari penghuni.
Perumahan yang dikembangkan oleh L. Rizal Fahmi dari pengembang Meka Asia ini juga dinyatakan telah melengkapi seluruh dokumen administrasi, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Untuk mempermudah kepemilikan, program perumahan bersubsidi ini menerapkan skema finansial yang sangat ringan bagi masyarakat, yakni berupa uang muka (down payment) sebesar 1 persen dengan suku bunga flat di angka 5 persen.
Melihat tingginya serapan dan kualitas proyek di lapangan, kementerian mengambil langkah strategis. Dari kuota awal nasional yang diusulkan pengembang sebesar 10.000 unit, Menteri PKP resmi menyetujui perluasan kuota hingga mencapai 11.000 unit dari pagu awal pemerintah sebanyak 5.390 unit.
Dukungan Anggaran Pendamping dari Pemda
Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian besar dari pemerintah pusat terhadap penyediaan papan yang layak di wilayahnya. Ia menekankan bahwa program hunian bersubsidi serta stimulus bedah rumah menjadi bantalan sosial yang sangat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.
"Program ini memberikan dampak instan yang luar biasa dalam membantu warga kami. Sebagai bentuk komitmen dan sinergi, Pemda Lombok Barat juga mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar dari APBD dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 500 unit," papar Nurul Adha.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap kolaborasi lintas sektor antara kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha properti (developer) ini dapat terus dioptimalkan secara berkelanjutan demi mengikis angka backlog perumahan di daerah setempat.
