MATARAM — Pemerintah pusat bersama sektor perbankan syariah terus memperkuat komitmen kolaboratif dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan penguatan ekonomi akar rumput. Langkah ini ditegaskan dalam agenda "Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat" yang diselenggarakan di Gedung Graha Bakti Praja Conference Center, Kota Mataram, Selasa (19/5/2026) sore.
Acara berskala nasional ini dihadiri langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, S.IP., Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, serta Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal. Momentum ini juga menjadi magnet bagi sejumlah pimpinan daerah di Indonesia, seperti Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Maluku Hendrik Lewelissa, hingga Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Bob T. Ananta, di hadapan sekitar 800 tamu undangan.
Realisasi Pembiayaan Rumah BSI Tembus 60 Persen
Dalam pemaparannya, Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta, menyampaikan apresiasi mendalam atas konsistensi seluruh pelaku Permodalan Nasional Madani (PNM) serta peserta program yang menjadi pilar penggerak ekonomi rakyat. BSI berkomitmen penuh untuk memfasilitasi kebutuhan papan masyarakat melalui instrumen pembiayaan yang inklusif.
Berdasarkan data performa perbankan, kinerja penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah (KPP) BSI menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Sepanjang periode Oktober 2025 hingga April 2026, realisasi pembiayaan telah menyentuh angka Rp819 miliar yang didistribusikan kepada 2.385 nasabah.
"Secara khusus untuk tahun anggaran 2026 berjalan, serapan pembiayaan hingga April telah mencapai Rp747 miliar untuk 2.190 nasabah. Angka ini menandakan bahwa kita telah berhasil mengeksekusi sekitar 60 persen dari total kuota atau plafon yang dialokasikan oleh pemerintah kepada BSI sebesar Rp1,25 triliun," urai Bob T. Ananta.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan solid dari Kementerian Dalam Negeri, jajaran pemerintah daerah, serta kesiapan sektor perbankan dalam menyukseskan program strategis ini. Ia memberikan perhatian khusus kepada para ibu pelaku usaha mikro yang tergabung dalam PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).
Maruarar menekankan bahwa birokrasi pemerintahan di bidang perumahan rakyat tidak boleh berbelit-belit dan harus bergerak responsif dalam meretas kemiskinan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
"Pemerintah harus bekerja ekstra cepat dan tanggap dalam memberikan intervensi nyata di lapangan. Kelompok pelaku usaha ultra mikro dan mendedikasikan diri untuk ekonomi keluarga adalah penggerak riil yang harus kita topang," tegas Maruarar Sirait.
Sebagai wujud apresiasi langsung di sela-sela acara, Menteri PKP bersama jajaran direksi perbankan menyerahkan stimulan bantuan finansial secara simbolis kepada 25 perwakilan nasabah PNM yang hadir. Langkah ini diharapkan mampu menjadi tambahan modal kerja sekaligus pemantik motivasi bagi kemandirian ekonomi daerah.
