JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah Indonesia untuk secara tegas menolak keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Menurutnya, partisipasi Israel berpotensi menimbulkan polemik dan mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, memberikan panggung kepada Israel, yang disebutnya sebagai pelaku genosida terhadap rakyat Palestina, akan menjadi kontraproduktif terhadap sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan.
"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional," ujar Sukamta dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).
Peringatan terhadap Lunaknya Sikap Pemerintah
Sukamta mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia secara konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina, berkaca pada sejarah seperti penarikan diri Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 1958 demi menghindari bertanding melawan Israel, serta pencabutan hak tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 akibat penolakan serupa.
"Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas: menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa," tegasnya.
Ia juga menekankan agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Prinsip moral dan konstitusi, menurutnya, harus berada di atas segala pertimbangan teknis.
"Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi anak emas yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan," tandas Sukamta.
Respons Menlu: Keputusan Ada di Imigrasi
Menanggapi isu kehadiran atlet Israel, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan pihaknya akan memantau perkembangan. Namun, ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan kejuaraan ini dilakukan oleh Persatuan Senam Indonesia (Persani), sehingga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tidak terlibat dalam proses perizinan.
Terkait apakah Kemenlu menyetujui kedatangan atlet Israel, Sugiono menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya bergantung pada kebijakan visa, yang merupakan ranah Imigrasi, bukan Kemenlu. "Kalau misalnya menerima atau tidak itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak. Dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Kan ini mengeluarkan visa itu kan dari Imigrasi," jelas Sugiono di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).
