Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Gencarkan People Power, Aliansi Tuntut Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa

Gencarkan People Power, Aliansi Tuntut Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa

SUMBAWA BARAT - Gerakan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) semakin gencar. Ratusan anggota Presidium Kelompok Aliansi Pembentukan Provinsi Sumbawa (Al PPS) menggelar rapat konsolidasi di Taliwang, Sumbawa Barat, pada 5 Oktober 2025, untuk mematangkan strategi people power dan aksi demonstrasi besar-besaran.

Rapat yang dihadiri sekitar 59 perwakilan Al PPS se-Pulau Sumbawa ini dipimpin oleh Presiden Al PPS, M. Syahril Amin, bersama tokoh-tokoh dari Bima, Dompu, dan pendiri KSB (Kabupaten Sumbawa Barat).

Klaim Dijajah dan Tuntutan Referendum

M. Syahril Amin, Presiden Al PPS, menegaskan bahwa perjuangan PPS bukan sekadar tuntutan politik, tetapi masalah kedaulatan dan keadilan ekonomi. Ia membandingkan kondisi Lombok dan Sumbawa ibarat langit dan bumi, menuding sumber daya alam Sumbawa dikelola di Mataram sehingga Pulau Sumbawa seolah "dijajah negara sendiri."

"Kita yang memperjuangkan PPS dianggap tidak setia, padahal kita hanya memperjuangkan hak masyarakat lokal," tegas Syahril. Ia mengklaim potensi Sumbawa sangat besar, terutama emas, namun hasilnya hanya dinikmati oleh lima kabupaten/kota di Lombok.

Syahril bahkan menyatakan bahwa jika PPS tidak diberikan, Republik Pulau Sumbawa akan bertindak secara mandiri dan menuntut referendum karena yakin 70% masyarakat Sumbawa setuju berpisah. Secara finansial, ia menuntut perusahaan tambang AMNT untuk memberikan 100 kg emas kepada Sumbawa, mengklaim 70 kg sudah diberikan ke Lombok tanpa melalui prosedur yang transparan.

Perjuangan Harga Diri dan Aksi Akbar 10 November

Perjuangan ini digaungkan sebagai "harga mati" yang harus diperjuangkan. Iying Gunawan (Ketua Al PPS Sumbawa) menyatakan gerakan ini adalah hasil proses panjang sejak 2013 dan merupakan kebutuhan mendesak untuk kemandirian.

Senada, Ilham Wahyu (Ketua Al PPS Wilayah Dompu) menyebut aksi ini adalah tuntutan pemerataan, bukan perlawanan, dan semata demi masa depan anak cucu. "Pulau Sumbawa kaya, kuat, dan layak berdiri mandiri," katanya.

Tokoh Pendiri KSB, Drs. Budiman Yunus, menambahkan bahwa PPS harus terbentuk. Ia mendesak agar gerakan ini menuntut hak langsung kepada Panglima Kebijakan, yaitu Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai tindak lanjut, Al PPS berencana menggelar rapat akbar dan aksi people power pada 10 November, Hari Pahlawan. Mereka bertekad mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya di Alun-Alun Taliwang dan mengajak seluruh bupati dan DPRD se-Pulau Sumbawa untuk ikut turun dan berjuang bersama.