JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memintanya membuat laporan resmi terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek kereta cepat Whoosh.
Mahfud MD menilai permintaan KPK tersebut "tidak masuk akal," dan mendesak lembaga antirasuah itu untuk langsung melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan formal.
"Sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan. Langsung diselidiki. Enggak perlu laporan-laporan. Tidak masuk akal," kata Mahfud MD di Universitas Paramadina, Jakarta, Jumat (17/10).
Mahfud Sarankan KPK Panggil Ekonom Anthony Budiawan
Menurut Mahfud, pernyataan mengenai dugaan mark up pada proyek Whoosh pertama kali diungkapkan oleh ekonom dari Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan. Oleh karena itu, Mahfud menilai, KPK seharusnya langsung memanggil Anthony Budiawan sebagai pihak yang memiliki data untuk memulai penyelidikan.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi pernyataan Mahfud dengan meminta pihak yang memiliki data korupsi untuk segera membuat laporan resmi. Hal ini dilakukan agar KPK dapat menganalisis laporan tersebut untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana korupsi.
Namun, Mahfud MD bersikeras bahwa dugaan mark up pada proyek kereta cepat tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi KPK untuk bergerak tanpa harus menunggu pelaporan.
