LOMBOK BARAT – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat komitmen dalam mengelola sektor kelautan dengan menggelar Rapat Koordinasi Multisektoral Forum Kemitraan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2025. Bertempat di Hotel Jayakarta, Senggigi, Jumat (19/12), forum ini mengusung misi besar: "Menyatukan Langkah Menuju Laut Lestari dan Masyarakat Pesisir Sejahtera".
Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, termasuk Wakil Gubernur NTB, Danlanal Mataram, hingga Dir Polairud Polda NTB ini, fokus pada upaya menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha di wilayah perairan NTB.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Muslim, ST., M.Si, menyoroti target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029-2030. Untuk NTB sendiri, ekonomi ditargetkan tumbuh di angka 5 hingga 6 persen.
Muslim menegaskan bahwa kehadiran para pemangku kepentingan dalam forum ini adalah untuk membangun komitmen bersama dalam memberikan rasa aman bagi investor. "Kami ingin mengatur kepastian hukum setiap kegiatan usaha di laut. Tujuannya agar sumber daya kelautan kita memiliki manfaat nyata bagi ekonomi daerah," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah berencana membentuk Satgas Pembinaan dan Penertiban Usaha di Laut guna mensinergikan program strategis dan memastikan setiap aktivitas usaha berjalan sesuai regulasi.
Sinergitas ini mendapat dukungan penuh dari aparat penegak hukum. Dirpolairud Polda NTB, Kombes Pol Boyke F.S Samola, menyatakan kesiapannya mendukung iklim investasi yang sehat di NTB. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara petugas dan masyarakat maupun pelaku usaha.
"Potensi NTB untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat luar biasa. Saya meminta masukan dari bapak dan ibu sekalian, bahkan jika ada anggota kami di lapangan yang dirasa mengganggu, mohon segera dilaporkan langsung kepada saya," ujar Kombes Pol Boyke.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, dalam arahannya menyampaikan bahwa tujuan utama pemerintah adalah menciptakan ekosistem investasi yang memberikan manfaat sosial bagi warga lokal.
"Pemerintah ingin memastikan siapapun yang berinvestasi di NTB merasa nyaman. Namun, investasi tersebut juga harus diukur dari sejauh mana lapangan kerja tercipta dan manfaat lingkungan yang dirasakan masyarakat pesisir," papar Wagub yang akrab disapa Umi Dinda ini.
Ia juga menyoroti program Desa Berdaya yang akan disinergikan melalui pengelolaan dana CSR perusahaan. Mengingat hampir setengah dari jumlah desa di NTB berada di garis pantai, sektor perikanan dipandang sebagai pilar utama dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi desa.
"Satu atau dua tahun mungkin belum terlihat hasilnya secara instan, namun dengan potensi besar yang dikaruniai di NTB, kami optimis kolaborasi ini akan membawa perubahan besar bagi masyarakat pesisir," pungkasnya.
