MATARAM – Koalisi Pemuda NTB melayangkan protes keras kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait berlarut-larutnya proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dalam aksi hearing yang digelar di Ruang Anggrek Kantor Gubernur, Rabu (11/02), kelompok pemuda ini menuding adanya indikasi maladministrasi atas permohonan izin yang tak kunjung tuntas sejak pertengahan tahun lalu.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Koalisi Pemuda NTB, Taufik Hidayat, dan diterima oleh Pj. Sekda NTB Lalu Mohammad Fauzal, Kadis ESDM Samsudin, serta Asisten 1 Setda NTB Fathul Gani.
Taufik Hidayat menyatakan bahwa sebanyak 14 koperasi tambang rakyat telah mengajukan permohonan izin sejak Juli - Agustus 2025. Meskipun seluruh persyaratan yang berjumlah 17 poin telah dipenuhi sesuai KEPMEN ESDM No. 174 Tahun 2024, namun hingga kini baru satu koperasi yang mendapatkan izin.
"Kami sudah melaporkan hal ini ke Ombudsman NTB karena menganggap adanya pelanggaran maladministrasi. SOP penerbitan IPR sudah sangat jelas, namun kenyataannya di lapangan proses ini terkesan sengaja diperlambat," tegas Taufik Hidayat yang juga merupakan mantan Ketua KNPI NTB tersebut.
Pemerintah Provinsi: Masih Tahap Verifikasi Lapangan dan Revisi Perda
Menanggapi desakan tersebut, Pj. Sekda NTB Lalu Mohammad Fauzal menjelaskan bahwa pihaknya melalui Dinas ESDM saat ini sedang melakukan verifikasi faktual di lapangan terhadap 14 pemohon tersebut. Ia menjanjikan akan memanggil para pengaju izin koperasi pada minggu depan untuk menyampaikan hasil pengecekan lapangan.
Namun, Fauzal mengungkapkan adanya kendala regulasi di tingkat daerah. Pemprov NTB saat ini tengah menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertambangan yang masih tertahan di Biro Hukum sebelum diserahkan ke DPRD Provinsi NTB.
"Kami sedang mempercepat proses Perda ini agar masuk ke Prolegda. Namun, untuk estimasi waktu penyelesaiannya, kami tidak bisa berjanji karena sangat tergantung pada dinamika politik di Dewan (DPRD)," jelas Lalu Mohammad Fauzal.
Koalisi Pemuda NTB berharap Pemprov tidak menjadikan proses politik di legislatif sebagai alasan untuk menghambat hak-hak ekonomi rakyat melalui koperasi tambang. Mereka mendesak agar verifikasi lapangan dilakukan secara transparan dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum bagi para penambang rakyat di NTB.
