SELONG — Gelombang protes mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Lombok Timur, Selasa (12/5/2026). Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran guna menuntut perbaikan sistem pendidikan dan kesejahteraan guru honorer di wilayah tersebut.
Aksi yang dikoordinir oleh Muhammad Dicky (Ketua GMP Lotim) bersama Formastim, Gerakan Pemuda Anti Korupsi, dan LMND ini dimulai dari Simpang Empat BRI Selong sebelum akhirnya bergerak menuju pusat pemerintahan daerah.
Dalam orasinya di depan Lobby Kantor Bupati, Ketua Formastim, Sofansyah Aldin, mengungkap fakta memprihatinkan mengenai infrastruktur pendidikan. Ia mencontohkan kondisi sebuah sekolah di Kecamatan Jerowaru yang memiliki akses sangat buruk hingga memicu pengunduran diri kepala sekolahnya.
"Sektor pendidikan di Lombok Timur belum menjadi prioritas. Masih ada 154 sekolah yang terbengkalai tanpa pembenahan. Jika sarana dasar saja tidak terurus, bagaimana kita bisa bicara soal peningkatan kualitas SDM?" tegas Sofansyah.
Senada dengan hal tersebut, Muhammad Dicky menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang tajam. Ia mengkritik rencana pengangkatan pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi PPPK, sementara ribuan guru honorer yang telah lama mengabdi masih menerima upah yang jauh dari layak. Massa mendesak agar gaji guru honorer segera disesuaikan dengan standar UMP atau UMK.
Kritik Pemangkasan Anggaran dan Isu Pertanian
Massa juga menyuarakan penolakan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan untuk dialokasikan ke sektor lain. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat menghambat hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Tak hanya pendidikan, isu kesejahteraan petani turut mencuat. Ketua Gerakan Pemuda Anti Korupsi, Ikhwan, mendesak pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan stabilitas harga hasil panen. Ia menilai pemerintah harus mengambil langkah konkret agar kesejahteraan petani tidak terus merosot akibat harga pasar yang tidak menguntungkan.
Situasi sempat memanas saat Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, M. Juaini Taufiq, keluar menemui massa. Namun, para pengunjuk rasa menolak berdialog dengan Sekda dan bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin.
Lantaran tidak berhasil bertemu Bupati, massa kemudian mengalihkan sasaran aksi ke Kantor DPRD Lombok Timur pada pukul 12.45 WITA. Di gedung wakil rakyat tersebut, mereka mendesak legislatif segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN maupun APBD.
"DPRD tidak boleh tutup mata. Anggaran pendidikan harus transparan dan benar-benar menyentuh perbaikan fasilitas sekolah yang rusak," teriak salah satu orator di halaman Kantor DPRD.
