Program Makan Bergizi (MBG) kini selangkah lebih maju dalam menjamin kualitasnya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menandatangani nota kesepahaman untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan dalam program ini memenuhi standar halal.
Nota kesepahaman ini bertujuan memperkuat tata kelola program MBG yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, setiap aspek, mulai dari bahan baku hingga penyajian, akan diaudit dan disertifikasi secara menyeluruh.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan pentingnya langkah ini. "Pemerintah tidak hanya menjamin kualitas gizi, tapi juga membangun kepercayaan publik," ujarnya dalam keterangan resmi. "Sertifikasi halal memastikan setiap proses penyediaan MBG memenuhi standar halal dan tayib (baik)."
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa pemenuhan gizi harus sejalan dengan aspek kehalalan, yang menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia. "Sinergi ini akan memperkuat kualitas gizi sekaligus memberikan kepastian halal bagi layanan MBG," jelasnya.
Kerja sama ini menjadi wujud nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 42 Tahun 2024. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menekankan bahwa langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan aspek halal sebagai prioritas.
"Ini sangat penting karena program MBG melibatkan rantai pasok yang panjang, mulai dari hulu hingga penyajian," kata Haikal. "Sertifikasi halal menjamin mutu, gizi, dan keamanan pangan tetap terjaga di setiap tahapan."
Saat ini, program MBG memiliki 7.475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur layanan. Implementasi nota kesepahaman ini mewajibkan seluruh dapur tersebut memiliki penyelia halal bersertifikat, serta memastikan setiap menu yang disajikan juga telah mendapatkan sertifikat halal.
