LOMBOK BARAT - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memulai penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Banjir dan Gempa Bumi Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini digelar dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) di RM Sukma Rasa, Lapuapi, pada Senin (13/10/2025).
Acara ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan menyusun rencana penanganan yang terstruktur dan terkoordinasi saat bencana terjadi. Kegiatan dihadiri oleh Asisten II Setda Lobar H. Ahmad Saikhu, Kepala BPBD Drs. H. Sabidin, Perwakilan Kodim 1606/Mataram Mayor Inf Mujiono, Kabag Ops Polres Lobar AKP I Putu Wirawan, perwakilan BMKG Mataram, serta sekitar 30 peserta dari perangkat daerah terkait dan perwakilan kecamatan terdampak banjir.
Lobar Dihantam Tujuh Jenis Bencana
Kepala BPBD Lobar, Drs. H. Sabidin, menjelaskan bahwa kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari ini memerlukan dukungan dan masukan maksimal dari semua pihak. Ia menyoroti kompleksitas ancaman bencana di Lombok Barat.
"Lombok Barat ini selalu dilanda dengan tujuh jenis bencana, seperti kekeringan, banjir, angin puting beliung, gempa bumi, tanah longsor, air rob di wilayah pesisir pantai, dan lain-lain. Ini adalah persoalan kita bersama," ujar Sabidin, menekankan perlunya kolaborasi dalam menanggulangi seluruh potensi bencana tersebut.
Penyusunan Renkon ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lombok Barat.
Menciptakan Budaya Sadar Bencana
Asisten II Setda Lobar, H. Ahmad Saikhu, yang membuka acara secara resmi, berharap kolaborasi seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dapat melahirkan gagasan-gagasan brilian untuk mengatasi masalah bencana secara cepat dan tepat.
"Saya berharap jangan hanya tanggung jawab BPBD yang harus kita genjot, tetapi wilayah-wilayah mana yang sering terdampak bencana alam... kolaborasi ini dapat terciptanya budaya sadar bencana dalam hal penanganan bencana dengan FKPD setempat," kata H. Ahmad Saikhu.
Tujuan utama dari Renkon ini adalah menyatukan persepsi dan langkah antar perangkat daerah, TNI, Polri, dan unsur masyarakat, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD dalam perencanaan kontinjensi berbasis risiko. Dokumen Renkon yang tersusun nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan Rencana Operasi saat kondisi darurat.
