LOMBOK BARAT - Pemerintah Kecamatan Lembar menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan pihak terkait, termasuk perwakilan sekolah, sebagai respons terhadap insiden keracunan yang diduga menimpa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rakor tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Desa Lembar Selatan pada 1 Oktober 2025, dihadiri oleh Camat Lembar Sapoan, Kapolsek Lembar Ipda Joko Rudiantoro, Danposramil Lembar Peltu Doddy Fhardiyan, hingga Kepala SPPG Lembar Selatan II Dia Maiza Putri.
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG dan memastikan tidak ada hambatan serta insiden kesehatan di masa mendatang.
Camat Lembar, Sapoan, menekankan pentingnya mensukseskan program MBG sebagai program prioritas pemerintah pusat. Ia mendesak SPPG Lembar Selatan II untuk memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme program agar dapat disosialisasikan secara efektif kepada para guru dan orang tua siswa.
Senada, Kepala Desa Lembar Selatan, H. M. Saleh, menegaskan agar SPPG Lembar Selatan II beroperasi kembali dengan bekerja lebih baik sesuai SOP. Ia juga meminta agar waktu penyajian tidak terlalu lama dari waktu distribusi (dropping) guna mencegah makanan basi atau tidak layak konsumsi.
Penanggung Jawab Yayasan Darul Ulum Sibawaih yang menaungi SPPG Lembar Selatan II, Nita Merliani, memaparkan secara rinci mekanisme pelaksanaan dan anggaran program, termasuk:
Biaya Bahan Baku (Balita/PAUD/TK/SD Kelas 1-3) sebesar maksimal Rp8.000/orang.
Biaya Bahan Baku (SD Kelas 4-6 hingga Ibu Hamil/Menyusui) sebesar maksimal Rp10.000/orang.
Biaya Operasional (gaji, listrik, gas, BBM distribusi) sebesar maksimal Rp3.000/orang.
Biaya Sewa (tanah, bangunan, alat) sebesar maksimal Rp2.000/orang.
Ia menjelaskan bahwa proses pengolahan makanan sangat ketat, dimulai dari penerimaan bahan baku yang diperiksa Ahli Gizi, pencucian bahan baku dengan air galon, hingga proses memasak yang dilakukan dini hari (pukul 23.00-02.00 WITA) dan dilanjutkan dengan packing setelah makanan agak dingin. SPPG Lembar Selatan II sendiri melayani 3.500 penerima manfaat.
Kapolsek Lembar, Ipda Joko Rudiantoro, dan Danposramil Lembar, Peltu Doddy Fhardiyan, menyatakan bahwa peran TNI dan Polri adalah sebagai pendamping dan pengawas dalam proses penyaluran MBG.
Kapolsek menyarankan agar dibentuk grup komunikasi antara Kepala Sekolah dengan SPPG sehingga harapan dan rencana menu dapat disinkronkan. Ia mengingatkan bahwa program ini adalah wujud dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat SDM, mengatasi gizi buruk, dan stunting.
Danposramil juga menekankan agar setiap permasalahan segera disampaikan langsung ke pihak SPPG atau dapur MBG. "Jangan sampai terjadi miss komunikasi yang mana ini merupakan program jangka panjang untuk putra putri kita untuk mencetak generasi anak emas 2045," pesannya.
Rakor ini ditutup pukul 12.30 WITA dan berjalan aman serta kondusif.
