LOMBOK UTARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD KLU Agus Jasmani pada 4 Oktober 2025, menyoroti penyesuaian anggaran yang signifikan akibat pemotongan dana transfer pusat dan tingginya porsi belanja operasional.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, Pabung KLU Letkol Inf. Ngakan Made Marjana, dan seluruh jajaran Forkopimda KLU.
Penyesuaian Anggaran dan Ketergantungan Dana Pusat
Mayoritas fraksi menyuarakan kekhawatiran terkait struktur pendapatan daerah yang sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
a. Fraksi Demokrat menyoroti bahwa dari total pendapatan yang direncanakan sebesar Rp1,189 triliun (terdiri dari PAD Rp341 miliar dan Pendapatan Transfer Rp847 miliar), terjadi penyesuaian dari Kementerian Keuangan sebesar Rp206,75 miliar. Hal ini memaksa Pemda menyesuaikan kembali rencana belanja daerah.
b. Fraksi PNI menilai ketergantungan pada dana transfer masih sangat tinggi dan mendesak upaya peningkatan kemandirian fiskal.
c. Fraksi PDIP juga menegaskan bahwa penurunan alokasi transfer pusat sebesar Rp206,75 miliar menuntut adanya efisiensi belanja dan optimalisasi PAD.
Kritik Dominasi Belanja Operasional dan Saran Prioritas
Kritik tajam dari fraksi-fraksi diarahkan pada struktur belanja daerah yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat secara produktif:
Fraksi PNI mengungkapkan bahwa porsi belanja operasional mencapai 68%, sementara belanja modal hanya sekitar 17%. Fraksi ini mendorong restrukturisasi anggaran agar lebih efisien dan berdampak langsung, serta mendukung penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp5 miliar dengan syarat pengawasan ketat.
Gabungan Fraksi (PBB, PKB, PDI, PKN) menilai struktur anggaran masih didominasi belanja operasional dan mendesak alokasi untuk belanja produktif ditingkatkan, terutama pada pembangunan infrastruktur pedesaan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Rekomendasi Utama Fraksi PNI dan PDIP:
a. Optimalisasi PAD: Menggali potensi dari pariwisata, pajak hotel dan restoran, serta aset daerah. Fraksi PDIP secara spesifik menyarankan pengelolaan PAD menggunakan sistem online untuk mengurangi kebocoran.
Prioritas Belanja: Mengarahkan belanja produktif untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
c. Kemandirian dan Transparansi: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai penutup, seluruh fraksi menyatakan menerima RAPBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan masukan dan kritik yang disampaikan menjadi acuan penting dalam proses penyempurnaan anggaran berikutnya.
