LOMBOK TENGAH - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Tengah kembali disorot. Sekitar 15 orang dari Aliansi Pemuda Praya Barat Peduli Generasi Anak Bangsa Loteng (APPBPGABL) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Camat Praya Barat pada 4 November 2025, menuntut penutupan sementara dapur MBG.
Aksi yang dipimpin oleh Paesal Pradana ini menyoroti sejumlah masalah serius terkait pelaksanaan MBG di Kecamatan Praya Barat, khususnya menyangkut kelayakan higienitas dan dampak lingkungan.
Tiga Masalah Utama Pelaksanaan MBG
APPBPGABL menuntut agar Camat Praya Barat menutup sementara dapur MBG yang beroperasi sebelum mendapatkan sertifikasi yang layak. Tuntutan ini didasarkan pada empat dugaan pelanggaran:
a. Dugaan Tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS): Banyak gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Praya Barat diduga belum memiliki SLHS, melanggar standar kesehatan.
b. Perusakan Lingkungan oleh Limbah: Terdapat dugaan keberadaan limbah yang merusak lingkungan. Setiap SPPG seharusnya membuat penampungan khusus dan membuang limbah di tempat yang sesuai.
c. Kualitas dan Kuantitas Makanan Sub-Standar: Kualitas dan kuantitas makanan yang dibagikan kepada siswa diduga jauh dari standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
d. Indikasi Pemanfaatan Kesempatan: Adanya indikasi oknum SPPG memanfaatkan kesempatan dan mempekerjakan ahli gizi yang tidak berkompeten.
Camat Minta Waktu untuk Monitoring dan Koordinasi
Plt. Camat Praya Barat, H. L. Samsul Rijal, S.IP, menerima massa aksi dan menanggapi tuntutan tersebut. Camat mengakui bahwa Pemerintah Kecamatan tidak memiliki kewenangan penuh terkait MBG, namun wajib menciptakan rasa aman.
Camat Samsul Rijal menjanjikan langkah-langkah konkret:
Monitoring dan Evaluasi: Pihaknya akan segera melakukan monitoring bersama instansi terkait untuk mengecek izin limbah dan kelayakan dapur MBG.
Koordinasi dengan Dinas Kesehatan: Camat akan segera bersurat dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk mengetahui sejauh mana proses pengurusan sertifikasi kelayakan dan higiene dapur MBG yang berjumlah 11 unit (di mana 7 unit sedang beroperasi).
Waktu Penertiban: Pemerintah Kecamatan Praya Barat meminta waktu satu minggu untuk melakukan monitoring dan penertiban bagi dapur MBG yang terbukti tidak memiliki izin yang sah.
Camat menekankan bahwa permasalahan dengan tuntutan serupa pernah terjadi sebelumnya, sehingga evaluasi data, sasaran, dan kelayakan dapur MBG menjadi prioritas Pemkab di wilayah Praya Barat.
