JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons langkah diplomatis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang mengajukan permohonan bantuan secara langsung kepada lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemendagri menyatakan akan mempelajari lebih lanjut terkait permintaan bantuan untuk penanganan banjir dan longsor di Tanah Rencong tersebut.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12), Tito mengaku belum menerima rincian detail mengenai koordinasi tersebut. "Nanti kita pelajari. Saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," ujar Tito singkat kepada wartawan.
Langkah Pemprov Aceh menyurati dua lembaga resmi PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, didasari oleh kompleksitas bencana yang melanda wilayah tersebut. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa keterlibatan lembaga internasional ini dipandang perlu mengingat rekam jejak dan pengalaman mereka saat menangani pasca-tsunami Aceh 2004 silam.
"Situasi saat ini membutuhkan dukungan besar, baik dari pemerintah pusat maupun komunitas internasional. Atas pertimbangan pengalaman sejarah, kami resmi meminta keterlibatan UNDP dan UNICEF," kata Muhammad dalam keterangan resminya, Minggu (14/12).
Ribuan Relawan Mulai Banjiri Aceh
Selain menunggu respons dari badan PBB, Muhammad menyebutkan bahwa saat ini arus bantuan dari organisasi non-pemerintah (NGO) terus mengalir. Tercatat sebanyak 77 lembaga lokal, nasional, hingga internasional telah menerjunkan sekitar 1.960 relawan ke titik-titik bencana di Aceh.
Pemerintah Aceh memprediksi jumlah lembaga dan relawan yang terlibat dalam fase kedaruratan hingga pemulihan ini akan terus bertambah. Kehadiran mereka diharapkan mampu mempercepat penanganan para korban yang terdampak banjir dan tanah longsor.
"Atas nama masyarakat dan korban, Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kontribusi seluruh pihak demi pemulihan Aceh," tutup Muhammad.
