SELONG – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Iron-Edwin), gelombang protes mahasiswa kembali memanaskan pusat Kota Selong. Himpunan Mahasiswa Islam - Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Lombok Timur menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Mapolres dan Kantor Bupati Lombok Timur, Jumat (30/01).
Aksi yang dipimpin oleh Agamawan Salam ini membawa agenda ganda: menuntut pertanggungjawaban atas tindakan represif aparat pada demonstrasi sebelumnya dan memberikan rapor merah atas satu tahun kinerja pemerintah daerah.
Kecam Represivitas: "Seragam Bukan Tameng Kebal Hukum"
Massa aksi memulai pergerakan dari Simpang Empat BRI Selong menuju Mapolres Lombok Timur dengan membawa mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan kepolisian setempat. HMI-MPO menilai aparat telah gagal menjamin hak dasar warga negara untuk berpendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
"Kami mendesak Kapolda NTB untuk segera mencopot Kapolres Lombok Timur. Pimpinan harus bertanggung jawab atas kegagalan mengendalikan anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap rakyat," tegas Agamawan Salam di hadapan barisan pengamanan.
Mahasiswa menekankan bahwa meski mereka menghormati tugas aparat dalam menjaga ketertiban, namun kekerasan dengan "pentungan" terhadap massa aksi damai tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.
Setelah dari Mapolres, massa bergerak menuju Kantor Bupati Lombok Timur untuk menyuarakan kegagalan pemerintahan Iron-Edwin. Mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, salah satunya adalah pengambilalihan lahan secara sewenang-wenang yang memicu sengketa kontraktual.
"Tanah yang memiliki hubungan kontrak sah tidak boleh diambil alih sepihak. Kebijakan yang minim dialog inilah yang justru mengadu domba mahasiswa, masyarakat, dan aparat di lapangan," ujar Qodril, salah satu orator aksi.
Selain isu agraria, HMI-MPO juga membedah kasus pengadaan Chromebook yang dinilai tidak transparan dan diduga melibatkan banyak pihak dalam praktik yang tidak sehat. Minimnya atensi pemerintah terhadap kasus ini dipandang sebagai bukti lemahnya komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
| Poin Utama Tuntutan HMI-MPO |
| Mosi Tidak Percaya terhadap kinerja pengendalian massa Polres Lotim. |
| Pencopotan Kapolres Lotim atas kegagalan menjaga hak konstitusional warga. |
| Investigasi Hukum terhadap oknum aparat pelaku penganiayaan massa aksi. |
| Evaluasi Total 1 tahun pemerintahan Iron-Edwin di sektor pendidikan & kesehatan. |
| Transparansi kasus pengadaan Chromebook dan penghentian pengalihan lahan sepihak. |
Desak Dialog Terbuka dengan Bupati
Hingga aksi berakhir pada pukul 11.20 WITA, massa aksi tetap mendesak untuk bertemu langsung dengan Bupati guna menyampaikan keluhan terkait lemahnya kualitas pelayanan publik. Mahasiswa menilai krisis kepemimpinan kian nyata karena pemerintah terkesan alergi terhadap kritik dan menutup ruang komunikasi publik.
"Jika rakyat takut bersuara, maka demokrasi telah mati. Kami berdiri bersama rakyat menolak segala bentuk kesewenang-wenangan," tutup Agamawan Salam sebelum massa membubarkan diri secara tertib.
