Aliansi PPS Klaim Seluruh Pemkab Sumbawa Kompak Dukung Pemekaran Provinsi

SUMBAWA BARAT - Kelompok Presidium Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menggelar konferensi pers di Taliwang pada 7 November 2025, menjelang pelaksanaan Rapat Akbar People Power yang dijadwalkan pada 10 November di Alun-Alun Taliwang. Konferensi pers ini bertujuan menyelaraskan informasi dan menegaskan komitmen seluruh elemen di Pulau Sumbawa untuk mempercepat pembentukan provinsi baru.

Acara ini dihadiri oleh Presiden Presidium Aliansi PPS M. Sahril Amin, Ketua Harian Manurung S. Pd, Sekjen Indra Irawan LM, serta sejumlah jurnalis dan pengurus organisasi.

KSB Disebut "Kabupaten Fitrah" dalam Perjuangan 20 Tahun

Presiden Aliansi PPS, M. Sahril Amin, menyatakan bahwa Sumbawa Barat (KSB) memegang peran kunci dan disebut sebagai "Kabupaten Fitrah" karena konsistensi historisnya dalam perjuangan PPS. Ia menyebut siklus perjuangan ini telah berlangsung selama dua dekade, sejak komitmen bersama para bupati dan ketua DPRD se-Pulau Sumbawa pada tahun 2006.

Sahril Amin menjelaskan, upaya PPS sempat masuk tahapan strategis pada tahun 2013 sebagai daftar Daerah Otonomi Baru (DOB), namun tertunda akibat kebijakan moratorium pemekaran di tingkat pusat. Aliansi kini terus memantau peluang, termasuk kemungkinan membuka jalur legislasi melalui hak inisiatif DPR RI.

Klaim Dukungan 96% Publik dan Seluruh Kabupaten/Kota Solid

Sekjen Aliansi PPS, Indra Irawan, menyatakan bahwa persiapan Rapat Akbar pada 10 November telah rampung, dengan undangan disebar kepada seluruh elemen masyarakat, kepala desa, Forum BPD, dan pimpinan daerah.

Menanggapi pertanyaan jurnalis mengenai kesiapan daerah lain, Sahril Amin mengklaim bahwa hasil road show menunjukkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa (5 daerah) menunjukkan respons positif dan kompak terhadap dinamika pembentukan PPS.

Poin-poin Utama Respon Aliansi:

Dukungan Publik: Data survei mencatat 96% respon publik menyatakan setuju terhadap pemekaran, yang menjadi indikator tingginya ekspektasi masyarakat.

Kompak dan Solid: Kelima kabupaten/kota menunjukkan sikap yang kompak dan solid, serta dilaporkan akan menyelenggarakan kegiatan serupa.                 

Posisi Ibu Kota: Aliansi menegaskan bahwa penentuan lokasi Ibu Kota Provinsi bukan kewenangan Aliansi dan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut melalui jalur formal pemerintah pusat.

Indra Irawan menegaskan, Rapat Akbar 10 November mendatang di Alun-Alun Taliwang akan menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan mengonsolidasikan langkah seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan PPS.