SELONG – Gelombang aksi protes terkait pengambilalihan destinasi wisata Sunrise Land Lombok (SLL) oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memasuki Jilid II. Sekitar 150 massa dari Aliansi Peduli Pariwisata (APIPI) menggelar aksi maraton yang menyasar Mapolres dan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (22/01).
Aksi kali ini tidak hanya menuntut pengembalian hak pengelolaan SLL, tetapi juga mengecam dugaan tindakan represif aparat dan keterlibatan oknum preman dalam pengamanan aksi sebelumnya.
Massa aksi mengawali pergerakan dengan mengepung Mako Polres Lombok Timur. Koordinator Umum (Kordum), Abdul Qodir Jaelani, dalam orasinya menyebut bahwa peserta aksi mengalami intimidasi, tekanan psikologis, hingga tindakan represif yang mencederai prinsip demokrasi.
"Kami menilai praktik pembungkaman suara kritis ini mencerminkan buruknya profesionalitas aparat. Ada kader kami dari PMII yang diinjak-injak oleh oknum petugas dan preman yang diduga merupakan pengawal bupati," tegas orator dari PMII, Herwadi.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Lombok Timur, AKBP I Komang Sarjana, S.H., S.I.K., menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait insiden dalam proses pengamanan sebelumnya. Ia memastikan bahwa laporan terkait dugaan kriminalisasi dan intimidasi tersebut sedang dalam tahap penyidikan.
Demonstrasi kemudian berlanjut ke Kantor Bupati Lombok Timur. Di sana, perwakilan dari HMI-MPO, Widia, menyuarakan bahwa kebijakan pengambilalihan SLL merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada kepentingan modal dibandingkan kesejahteraan rakyat kecil.
"Kasus SLL adalah puncak gunung es. Di balik ini ada masalah pengangguran tinggi dan kebijakan yang berorientasi pada keuntungan investor semata. Ini adalah praktik sistem kapitalisme yang menindas rakyat," ujar Widia.
Senada dengan itu, Ketua FRB Lombok Timur, Eko Rahadi, S.H., mengingatkan bahwa konflik agraria dan pengambilalihan aset pariwisata tidak hanya terjadi di SLL, tetapi juga mulai merambah ke wilayah Sembalun dan Korleko.
| Daftar Tuntutan Utama APIPI |
| Kembalikan pengelolaan Labuhan Haji kepada SLL sesuai prosedur |
| Hentikan politik patronase dan "bagi-bagi jatah" pembangunan |
| Audit transparan seluruh dokumen MoU aset daerah |
| Pencopotan Kepala Dinas Pariwisata dan Staf Khusus Pariwisata |
| Usut tuntas dugaan premanisme dan kriminalisasi massa aksi |
| Evaluasi kinerja Polres dan Satpol PP Lombok Timur |
Massa Tolak Utusan Bupati, Situasi Sempat Memanas
Ketegangan sempat memuncak saat massa aksi menolak ditemui oleh Asisten II Pemda Lombok Timur, Muhammad Hairi, karena tetap mendesak untuk bertemu langsung dengan Bupati H. Haerul Warisin. Pada pukul 13.12 WITA, massa mencoba merangsek masuk ke dalam gedung yang mengakibatkan terjadinya benturan fisik dengan aparat keamanan.
Setelah sempat beristirahat dan membuat lingkaran di halaman kantor bupati, massa akhirnya membubarkan diri pada pukul 14.00 WITA secara tertib. Namun, APIPI menegaskan bahwa rangkaian aksi berjilid-jilid ini mencerminkan krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap kepemimpinan daerah saat ini.
