DOMPU – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Kerukunan Mahasiswa dan Pemuda-Wawonduru (KEMAP-W) mengepung Kantor DPRD Kabupaten Dompu, Kamis (22/01). Massa menuntut realisasi janji pemerintah daerah terkait perbaikan jalan lintas Desa Wawonduru yang kondisinya kian memprihatinkan dan telah memakan korban jiwa.
Aksi yang dipimpin oleh Ardiansyah dan Julkarnain ini menyoroti minimnya atensi pemerintah terhadap infrastruktur jalan, padahal akses tersebut merupakan jalur vital bagi mobilitas masyarakat desa.
Dalam orasinya, Ketua KEMAP-W, Julkarnain, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan di wilayahnya telah menyebabkan sedikitnya lima kali kecelakaan dalam waktu dekat, dengan salah satu korban dalam kondisi kritis. Selama ini, warga secara swadaya melakukan perbaikan darurat dengan alat seadanya demi meminimalisir risiko bagi pengguna jalan.
"Kami menagih janji DPRD Dompu yang katanya akan memperbaiki jalan tahun 2026. Kenapa di anggaran belanja daerah senilai Rp1,26 Triliun, perbaikan jalan lintas Wawonduru-Mbawi seolah terabaikan?" tegas Julkarnain di hadapan anggota dewan.
Massa bahkan mengeluarkan ancaman keras akan memboikot jalan di wilayah Cabang Cakra hingga melakukan aksi pembakaran armada dinas jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi secara tertulis.
Dilema Anggaran dan Efisiensi Fiskal
Menanggapi desakan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Dompu, Syijaruddin, S.E., menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah memaksa pemerintah untuk memprioritaskan penanggulangan bencana pada awal tahun anggaran. Ia memohon agar masyarakat memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini sedang mengalami tekanan.
Sementara itu, Ahmadin dari Komisi III membeberkan bahwa perbaikan jalan Wawonduru sebenarnya telah direncanakan masuk dalam Klaster 1 tahun 2025. Namun, kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran memaksa rencana tersebut tertunda.
"Kami siap mengawal atensi perbaikan dengan metode tambal sulam di sela-sela keterbatasan anggaran ini. Paling cepat perbaikan akan direalisasikan pada bulan April hingga September 2026," ujar Nasruddin, anggota Komisi I lainnya.
Meski sempat memanas, massa aksi akhirnya bersedia membubarkan diri pada pukul 13.55 WITA setelah tercapai kesepakatan untuk melakukan pertemuan teknis lanjutan.
DPRD Dompu menjadwalkan pertemuan ulang pada 26 Januari 2026 dengan memanggil Dinas PUPR, Komisi III (Dapil 3), serta pihak Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa (PAPD) guna membahas kepastian jadwal dan teknis pengerjaan jalan di Desa Wawonduru.
