MATARAM – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB pada Kamis (22/01). Massa menuntut ketegasan pemerintah terkait pengerjaan proyek infrastruktur jalan di wilayah Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, yang dinilai mangkrak.
Aksi yang dipimpin oleh Lalu Zuiardi ini membawa tuntutan utama agar pemerintah memberikan sanksi berat berupa daftar hitam (blacklist) terhadap kontraktor pelaksana, PT AJP.
Dalam orasinya, koordinator aksi mengungkapkan kekecewaannya terhadap proyek senilai Rp19 miliar yang hingga kini belum menunjukkan hasil layak di lapangan. Padahal, akses jalan tersebut merupakan urat nadi ekonomi dan sosial bagi warga di wilayah Lanangguar dan Lunyuk.
Lebih lanjut, massa aksi menyoroti rekam jejak PT AJP yang dianggap kerap bermasalah dalam menangani proyek-proyek strategis di NTB. "Kontraktor ini memiliki catatan merah pada pengerjaan proyek sebelumnya, termasuk pembangunan Islamic Center dan RS Mandalika. Kami mendesak PUPR untuk tidak lagi memberikan ruang bagi kontraktor yang tidak amanah," tegas Lalu Zuiardi.
Desak Transparansi Anggaran dan Pengawasan APH
Selain sanksi blacklist, Koalisi Pemuda NTB juga membawa sejumlah poin tuntutan penting, di antaranya:
Evaluasi Total: Mendesak PUPR NTB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengawasan proyek dan transparansi serapan anggaran.
Keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH): Meminta APH mengusut adanya dugaan kelalaian oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna mencegah potensi kerugian negara.
Perwakilan massa aksi diterima oleh Kasi Plt. Dinas PUPR NTB, Adnan, pada pukul 12.30 WITA. Namun, pihak Dinas belum memberikan jawaban teknis terkait tuntutan tersebut dengan alasan keterbatasan wewenang jabatan.
"Aspirasi teman-teman dari Koalisi Pemuda NTB akan kami sampaikan langsung kepada pimpinan. Hal ini bukan kapasitas saya sebagai Kasi untuk menjawab secara mendalam karena masih ada pimpinan di atas saya," ujar Adnan di hadapan massa aksi.
Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, massa mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar hingga mendapatkan jawaban konkret dari Kepala Dinas maupun pimpinan terkait di Pemerintah Provinsi NTB.
