Evaluasi Satu Tahun Kinerja Daerah, PMII Cabang Bima Desak Transparansi Anggaran "Selasa Menyapa" dan Dana Hibah

WOHA – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bima menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bima, Kamis (22/01). Aksi ini membawa misi evaluasi kritis terhadap satu tahun kinerja Pemerintah Kabupaten Bima dalam upaya mewujudkan visi "Bima Bermartabat".

Massa yang dipimpin langsung oleh Ketua PMII Cabang Bima, Wira Purdiawan Putra, menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari nasib tenaga honorer hingga transparansi aliran dana hibah daerah.

Soroti Nasib Honorer dan Transparansi Program Prioritas

Salah satu poin utama yang disuarakan mahasiswa adalah nasib ribuan tenaga honorer. PMII mendesak Bupati Bima agar tidak serta-merta menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait perumahan atau pemulangan pegawai honorer, demi menjaga stabilitas pelayanan publik dan kesejahteraan ekonomi lokal.

Selain itu, PMII menuntut transparansi penuh terkait kebijakan dan aliran anggaran pada program prioritas "Selasa Menyapa". Program yang menjadi salah satu instrumen komunikasi pemerintah dengan masyarakat ini dinilai perlu dibuka data anggarannya agar publik dapat menilai efektivitas dan kemanfaatannya secara objektif.

Kritik Infrastruktur Jalan dan Pergeseran APBD

Di sektor pembangunan fisik, massa aksi menyampaikan mosi tidak puas terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bima. Mereka mendesak pemerintah daerah segera melakukan perbaikan serta lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menangani jalan-jalan lintas provinsi yang rusak di wilayah Kabupaten Bima.

"Pemerintah daerah juga harus transparan mengenai realisasi anggaran belanja daerah, terutama terkait pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025 yang hingga kini dinilai masih minim informasi bagi publik," tegas korlap aksi dalam orasinya.

Isu Lingkungan dan Dana Hibah PKK

PMII juga membawa isu pengendalian fungsi kawasan hutan, di mana mereka mendesak penguatan otonomi daerah untuk membentengi hutan Bima dari eksploitasi yang tidak terkendali. Tidak hanya itu, transparansi dana hibah yang dikucurkan untuk PKK Kabupaten Bima juga menjadi salah satu tuntutan yang ditekankan dalam unjuk rasa tersebut.