Gelar Mimbar Bebas, BEM UNRAM Gaungkan Tagar #LawanOtoriter dan Soroti "Dana Siluman" di Gedung DPRD NTB

MATARAM – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM UNRAM) menggelar aksi mimbar bebas di depan Kantor DPRD Provinsi NTB, Jumat (30/01). Membawa tema besar "Indonesia Darurat Demokrasi #LawanOtoriter", massa aksi melontarkan kritik tajam terhadap rentetan kebijakan pemerintah yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan oligarki ketimbang rakyat.

Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua BEM UNRAM, Lalu Nazir Huda, ini menyoroti berbagai isu mulai dari dugaan korupsi daerah hingga pemotongan anggaran pendidikan untuk program nasional.

Soroti Kasus "Dana Siluman" dan Penyalahgunaan BTT

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti mandeknya penuntasan kasus hukum di NTB. BEM UNRAM mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dalang di balik kasus "Dana Siluman" DPRD NTB yang dinilai belum menyentuh aktor intelektual utama.

Selain itu, massa juga mempertanyakan pengelolaan dana Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemprov NTB. "Dana yang seharusnya menjadi hak korban bencana diduga disalahgunakan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kemanusiaan," tegas salah satu orator di atas mimbar.

Kritik Program MBG: "Pendidikan Tidak Lagi Jadi Prioritas"

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah di awal tahun 2025 demi mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi poin protes yang paling disorot. Mahasiswa menilai langkah ini telah mengabaikan amanat UUD 1945 terkait alokasi anggaran pendidikan.

"Anggaran pendidikan dipangkas dan dialihkan ke MBG, membuat mimpi pendidikan gratis semakin menjauh. Kita menolak sentralisasi APBN untuk MBG yang mengabaikan kebutuhan dasar daerah di sektor pendidikan dan kesehatan," ujar Nursabti, Kabid Pergerakan BEM UNRAM saat membacakan pernyataan sikap.

Mahasiswa juga menyoroti ironi dunia pendidikan, di mana gaji guru dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan jasa mereka mencerdaskan bangsa.

Tuntut Kebebasan Berpendapat dan Stop Kriminalisasi

Aksi ini juga membawa misi advokasi terhadap kawan-kawan mereka yang terlibat dalam aksi 30 Agustus 2025. BEM UNRAM mendesak pemerintah untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap massa aksi yang kembali didakwa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP baru.

BEM UNRAM menyatakan sikap tegas menuntut:

a. Pengembalian anggaran pendidikan sesuai mandat konstitusi.

b. Kebebasan berpendapat tanpa bayang-bayang regulasi represif yang multitafsir.

c. Transformasi energi yang berkeadilan dan penghentian deforestasi di seluruh Indonesia.

Mimbar bebas berakhir pada pukul 18.05 WITA. Mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika DPRD NTB tetap bungkam terhadap persoalan krusial yang tengah dihadapi negara saat ini.