LOMBOK BARAT — Langkah strategis pemenuhan hunian layak bagi masyarakat prasejahtera di wilayah kepulauan resmi digulirkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, S.IP., bersama Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, melakukan kunjungan kerja di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026) siang.
Agenda ini merangkum tiga program utama, yakni peninjauan langsung program bedah rumah, simulasi sistem 'Tender Rakyat', serta peluncuran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah cakupan NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Kehadiran dua menteri kabinet ini turut didampingi oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, serta jajaran Forkopimda setempat.
Dalam peninjauan fisik di lapangan, rombongan menteri menyambangi salah satu rumah penerima manfaat atas nama Abdul Azim, warga Dasan Geria yang sehari-hari bekerja sebagai penunggu ternak sapi milik orang lain. Kondisi rumah lama miliknya dinilai sangat krusial untuk mendapatkan bantuan karena belum memiliki lantai yang layak serta struktur dinding yang masih menggunakan anyaman bambu.
Menteri PKP memastikan pengerjaan fisik program bedah rumah ini akan segera dieksekusi secara serentak mulai 25 Mei hingga 31 Juli 2026 mendatang.
"Ini potret nyata bahwa intervensi pemerintah murni tepat sasaran. Kita ingin mengubah hunian yang tidak layak menjadi aman dan sehat, sekaligus mengangkat harkat hidup saudara-saudara kita yang berada di garis prasejahtera," tegas Maruarar Sirait.
Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, pemerintah mengalokasikan total bantuan bedah rumah sebanyak 6.418 unit, di mana Kabupaten Lombok Barat mendapatkan jatah sebanyak 627 unit hunian stimulan.
Simulasi 'Tender Rakyat' Pangkas Anggaran Puluhan Juta
Selain meluncurkan program fisik, kunjungan ini juga menguji coba sistem pengadaan barang dan jasa berbasis kemitraan lokal yang disebut dengan Tender Rakyat. Skema baru ini didesain agar pelaksanaan proyek berjalan transparan karena diawasi langsung oleh publik.
Koordinator Tender Rakyat, Irianto, melaporkan hasil simulasi yang melibatkan kelompok masyarakat bernama "Beriuk Sadar" yang beranggotakan 13 orang. Dengan pagu anggaran awal sebesar Rp227.500.000, proses tender diikuti oleh dua penyedia lokal, salah satunya adalah Usaha Baru Bangunan.
Menariknya, melalui sistem kompetisi yang terbuka dan dikontrol langsung oleh warga ini, muncul efisiensi anggaran secara signifikan. Pihak panitia mencatat terdapat selisih atau penghematan anggaran negara mencapai Rp25.974.000. Selisih dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan kembali untuk optimalisasi kualitas bangunan atau dialokasikan bagi kebutuhan publik lainnya.
Memasuki puncak acara pada pukul 14.50 WITA, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi meluncurkan program BSPS terintegrasi untuk empat provinsi sekaligus, meliputi NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.
Integrasi program BSPS dan instrumen Tender Rakyat ini diharapkan menjadi pemantik model pembangunan nasional yang lebih bersih, akuntabel, dan memberikan efek domino (multiplier effect) ekonomi yang instan bagi para pelaku usaha material dan pekerja bangunan di tingkat desa.
