LOMBOK BARAT — Jajaran petinggi kabinet melakukan konsolidasi berskala besar bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lintas wilayah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi dan silaturahmi terpadu di Hotel Merumatta Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026) pagi.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh pimpinan daerah dari Region 3, meliputi Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, serta para bupati dan walikota penerima penghargaan lingkungan regional.
Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. H. Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi ruang penguatan koordinasi pusat dan daerah pasca-pemberian penghargaan pembangunan regional. Ia menggarisbawahi pentingnya kekompakan tiga elemen daerah, yakni Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Penanggulangan Konflik Sosial.
Mendagri mengingatkan bahwa wilayah NTB dan NTT memiliki kerawanan rutin berupa bentrokan antarkampung, sementara wilayah Maluku menyimpan potensi sensitif terkait isu SARA. Oleh sebab itu, pembentukan tim penanggulangan konflik terpadu di tingkat pemerintah daerah hukumnya wajib.
"Tim penanggulangan harus dibagi secara klaster, mulai dari tim pencegahan, penghentian, hingga pemulihan pasca-konflik melalui langkah rekonstruksi dan rehabilitasi. Pemulihan sosial sangat krusial dilakukan demi memutus rantai dendam dan kebencian kumulatif di tengah masyarakat," tegas Tito Karnavian.
Sementara itu, Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago memaparkan tantangan situasi geopolitik global yang kian dinamis. Negara dituntut tetap kokoh menjalankan program strategis seperti ketahanan pangan lewat Badan Gizi Nasional (BGN), Koperasi Desa Merah Putih, serta penguatan internal TNI.
Ia meminta para pejabat di daerah membuang ego sektoral dan meningkatkan empati kepada masyarakat jelata. Menkopolhukam bahkan sempat menyentil peristiwa bulan Agustus tahun lalu sebagai contoh nyata runtuhnya kewibawaan pemerintah akibat minimnya sensitivitas pejabat publik.
"Saya minta seluruh jajaran Forkopimda, hindari gaya hidup mewah (hedon). Turun langsung ke tengah masyarakat, dengarkan keluhan mereka sebelum meluas menjadi aksi unjuk rasa di jalanan. Di era digital ini, media sosial bergerak sangat cepat. Pemerintah daerah harus adaptif, segera lakukan langkah penyeimbang (counter) informasi secara cepat agar isu lokal tidak digoreng oleh pihak luar yang ingin memecah belah," imbau Menkopolhukam.
Di sektor kesejahteraan papan, Menteri PKP Maruarar Sirait membawa kabar baik mengenai berbagai kebijakan stimulus perumahan yang pertama kali diterapkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya adalah pembebasan tarif BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kementerian PKP mencatat dana sebesar Rp80 triliun telah digelontorkan untuk menyokong skema perumahan bersubsidi nasional. Pihaknya juga memaksimalkan skema pembiayaan perumahan lewat KUR serta keterlibatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta.
"Sebanyak 80 persen postur anggaran Kementerian PKP kami fokuskan untuk program bedah rumah swadaya. Kami instruksikan kepada para kepala daerah untuk menggeber sosialisasi perumahan subsidi ini agar menyentuh segmen pekerja sektor bawah, seperti Asisten Rumah Tangga (ART) dan buruh pabrik," jelas Maruarar.
Sebagai bentuk komitmen instan, Kementerian PKP mengumumkan pemberian kuota stimulan sebanyak 500 unit bedah rumah baru yang akan didistribusikan secara merata di wilayah NTB, NTT, Maluku, serta 6 kabupaten di Provinsi Papua.
